> >

Presiden Sri Lanka Mengaku Salah dalam Mengelola Ekonomi Negaranya

Kompas dunia | 19 April 2022, 10:06 WIB
Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa hari Senin, (18/4/2022) mengakui membuat kesalahan yang menyebabkan krisis ekonomi terburuk negara itu dan berjanji untuk memperbaikinya (Sumber: AP Photo/Eranga Jayawardena)

KOLOMBO, KOMPAS.TV — Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa hari Senin, (18/4/2022) mengakui membuat kesalahan yang menyebabkan krisis ekonomi terburuk negara itu dan berjanji untuk memperbaikinya, seperti laporan Associated Press, Selasa, (19/4/2022).

Presiden Gotabaya Rajapaksa membuat pengakuan tentang kesalahannya itu saat berbicara dengan 17 menteri Kabinet yang baru ia tunjuk hari Senin lalu. Perombakan kabinet ia dan keluarga besarnya lakukan untuk menyelesaikan krisis politik akibat dari keadaan ekonomi yang mengerikan di negara itu.

Sri Lanka berada di ambang kebangkrutan, dengan hampir 7 miliar dollar AS dari total 25 miliar dollar AS utang luar negerinya jatuh tempo dan harus dibayarkan tahun ini.

Kekurangan devisa yang parah berarti negara tersebut kekurangan uang untuk membeli barang-barang impor.

Rakyat Sri Lanka berbulan-bulan mengalami kekurangan kebutuhan pokok seperti makanan, gas untuk memasak, bahan bakar dan obat-obatan, serta harus mengantre berjam-jam untuk membeli kebutuhan yang tersedia sangat terbatas.

“Selama dua setengah tahun terakhir kami menghadapi tantangan besar. Pandemi Covid-19, beban utang, dan beberapa kesalahan di pihak kami,” kata Rajapaksa.

“Masalah-masalah itu perlu diperbaiki. Kita harus memperbaikinya dan bergerak maju. Kita perlu mendapatkan kembali kepercayaan rakyat.”

Baca Juga: Krisis Ekonomi, Bajaj di Sri Lanka Antre Panjang Akibat Langkanya BBM

Antrean bajaj di Kolombo, Rabu (13/4/2022), yang disebabkan krisis ekonomi Sri Lanka dan membuat negara tersebut berada di ambang kebangkrutan. (Sumber: AP Photo/Eranga Jayawardena)

Dia mengatakan pemerintah seharusnya mendekati Dana Moneter Internasional IMF sejak awal untuk bantuan dalam menghadapi krisis utang yang akan datang dan seharusnya tidak melarang penggunaan pupuk kimia dalam membuat pertanian Sri Lanka yang sepenuhnya organik.

Para kritikus mengatakan sebenarnya larangan pupuk impor ditujukan untuk mencegah penurunan devisa negara dan merugikan petani.

Pemerintah juga disalahkan karena mengambil pinjaman besar untuk proyek infrastruktur yang tidak menghasilkan uang.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV/Associated Press


TERBARU