> >

Uni Eropa Perluas Sanksi Atas Junta Militer Myanmar Menjelang KTT ASEAN

Kompas dunia | 20 April 2021, 16:54 WIB
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell tiba untuk pertemuan para Menteri Luar Negeri Eropa di kantor pusat Dewan Eropa di Brussel, Senin, 22 Maret 2021. (Sumber: Aris Oikonomou, Pool Photo via AP)

BANGKOK, KOMPAS.TV — Uni Eropa memperluas sanksi terhadap pemimpin-pemimpin militer Myanmar serta berbagai perusahaan yang dikendalikan militer.

Hal itu dilakukan menjelang pertemuan regional Asia Tenggara yang akan membahas situasi yang memburuk di Myanmar menyusul kudeta militer sejak 1 Februari lalu, seperti dilansir Associated Press, Selasa (20/04/2021)

Sanksi Dewan Uni Eropa ini menyasar 10 individu dan 2 perusahaan yang dikendalikan militer Myanmar. Sebelumnya mereka juga sudah mendapat sanksi AS, Inggris, dan beberapa negara lain. 

Belum jelas apakah langkah itu akan menghasilkan dampak positif atau tidak. Pasalnya, junta militer Myanmar meningkatkan upaya mereka melibas oposisi yang menentang pengambilalihan kekuasaan. 

Ekonomi Myanmar sendiri saat ini sudah kadung krisis, diperparah oleh pandemi Covid-19 dan pembangkangan massal yang muncul setelah kudeta 1 Februari. 

Uni Eropa mengatakan, individu yang mendapat sanksi kini menjadi 35 orang. Mereka dianggap bertanggung jawab merusak demokrasi dan supremasi hukum atas tindakan represif dan atas pelanggaran serius HAM yang dillakukan.

Baca Juga: Sekjen PBB Desak Para Pemimpin Negara ASEAN: Tingkatkan Upaya Cari Solusi Damai di Krisis Myanmar

Jenazah seorang pria yang tewas dalam protes anti-kudeta dibawa ke rumah sakit di kotapraja Latha, Yangon, Myanmar, Sabtu, 27 Maret 2021. (Sumber: AP Photo)

Dua perusahaan yang dikendalikan militer, Myanma Economic Holdings Public Company Ltd. (MEHL) and Myanmar Economic Corp. (MEC), memiliki banyak unit usaha di banyak sektor industri dan selama ini membantu membiayai militer Myanmar.

Semua usaha tersebut akan dibekukan asetnya, perjalanan pejabatnya dilarang, serta hukuman lain akan menimpa mereka. Warga Uni Eropa dan kalangan usahanya dilarang berdagang dengan mereka, termasuk menyediakan dana kepada mereka tanpa izin khusus.

"Keputusan hari ini adalah pertanda dari kesatuan Uni Eropa dan keyakinan untuk mengutuk aksi brutal junta militer, serta bermaksud mengubah kepemimpinan junta," tutur pernyataan Uni Eropa tersebut

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Eddward-S-Kennedy

Sumber : Kompas TV


TERBARU