> >

Bisa Dialokasikan ke Sektor Lain, Pemerintah Upayakan Subsidi Energi Tak Lebih dari Rp502 T

Kebijakan | 26 Agustus 2022, 17:52 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam konferensi pers tentang harga bahan bakar minyak di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/8/2022). (Sumber: Kompas.TV/Ant)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah mengupayakan agar subsidi energi agar tidak membengkak dari level Rp502 triliun sehingga tidak memberikan tekanan terhadap APBN. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema untuk mempertahankan besaran subsidi energi agar tidak bertambah. Mulai dari pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi, penyaluran subsidi langsung kepada masyarakat kurang mampu, hingga rencana menaikkan harga Pertalite dan Solar.

Jika pemerintah tidak melakukan upaya-upaya tersebut, lanjutnya, maka nilai subsidi energi bisa membengkak menjadi Rp690 triliun.

"Pemerintah pertahankan subsidi energi Rp500 triliun. Kalau itu bisa dihemat, kenapa mesti diboroskan," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/8/2022). 

Pemerintah memaparkan nilai keekonomian bahan bakar minyak jenis Pertalite adalah sebesar Rp17.200 per liter, tapi harga yang dijual saat ini hanya Rp7.650 per liter.

Sedangkan, untuk harga keekonomian solar adalah sebesar Rp17.600 per liter, namun harga solar di banyak SPBU senilai Rp5.150 per liter.

Adapun harga keekonomian Pertamax adalah sebesar Rp19.900 per liter, sedangkan harga jual saat ini hanya sebesar Rp12.500 per liter.

Baca Juga: Polemik Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Alasan Dibaliknya yang Dilematis

Dalam sehari, Indonesia mengimpor sekitar 600 ribu barel sampai 700 ribu barel per hari. Kini harga minyak mentah bertengger pada angka 96 dolar AS per barel, sehingga uang yang dibelanjakan pemerintah untuk membeli BBM dari luar negeri sekitar 65 juta dolar AS per hari.

Namun, Menteri Arifin menekankan, keputusan menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar belum akan dilakukan pada pekan ini karena pemerintah masih perlu banyak pertimbangan dan perhitungan mengenai dampak terhadap ekonomi dan sosial.

Penulis : Fransisca Natalia Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV


TERBARU