Tak Kunjung Bayar Utang, Pemerintah Bersiap Sita Aset Tanah PT Lapindo Minarak Jaya
Ekonomi dan bisnis | 27 Januari 2022, 12:37 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah saat ini tengah menghitung nilai aset tanah milik PT Lapindo Minarak Jaya (LMJ) milik keluarga Bakrie. Hal itu dilakukan sebagai persiapan, jika perusahaan tersebut tidak bisa membayar utangnya kepada pemerintah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (26/1/2022), Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan, LMJ tidak kunjung membayar utang kepada pemerintah.
Utang tersebut muncul setelah pemerintah menalangi dana kompensasi kepada korban lumpur lapindo senilai Rp773,8 miliar. Dana talangan dari pemerintah itu digunakan LMJ untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur.
Baca Juga: Cerita Sri Mulyani Tentang Calo Anggaran di KPPN
"Pada dasarnya kita sudah meminta penilai untuk melakukan penilaian terhadap tanah tersebut, just in case yang bersangkutan tidak bisa membayar dan kita harus menerima tanah tersebut," kata Rionald dikutip Kamis (27/1/2022).
Penilaian dilakukan, untuk mengetahui apakah aset tanah LMJ bernilai atau sebaliknya. Namun sebenarnya, pemerintah lebih menginginkan LMJ membayar utangnya, sehingga uang pemerintah kembali.
Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019, total utang Lapindo Brantas dan Minarak kepada pemerintah mencapai Rp1,91 triliun hingga 31 Desember 2019.
Terdiri dari pokok utang sebesar Rp773,38 miliar, bunga Rp163,95 miliar, dan denda Rp981,42 miliar. Sedangkan perusahaan baru membayar Rp5 miliar, yang dilakukan pada Desember 2018.
Baca Juga: RI-Singapura Ada Perjanjian Ekstradisi, Luhut Sindir Pengemplang BLBI
"Kita sudah meminta penilai melakukannya. Tetap pada dasarnya kami ingin mendapat pengembalian uang pemerintah," ujarnya.
Penulis : Dina Karina Editor : Purwanto
Sumber :