> >

Sejumlah Pihak Desak Pemerintah Tak Naikkan Cukai Hasil Tembakau Tahun Depan

Ekonomi dan bisnis | 10 September 2021, 15:25 WIB
Petani memeriksa kondisi tanaman tembakau mereka yang rusak akibat hujan lebat di Desa Bangket Parak, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, NTB, Rabu (30/6/2021). (Sumber: Kompas.id/ Ismail Zakaria)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) meminta pemerintah untuk memberikan relaksasi kepada industri hasil tembakau (IHT) pada 2022. Dengan cara tidak menaikkan cukai. Alasannya, IHT membutuhkan tiga tahun untuk memulihkan diri.

Ketua Umum Gappri Henry Najoan mengatakan kenaikan cukai pada tahun 2020 dan 2021 memberikan dampak signifikan terhadap IHT, sehingga produksi rokok legal menurun hingga 60 miliar batang.

Menurut Henry, tarif cukai yang naik secara eksesif, membuat pelaku IHT sulit untuk mempertahankan produksinya. Kondisi ini ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19, yang memaksa pelaku IHT untuk melakukan sejumlah efisiensi.

“Bila Pemerintah kembali menaikkan tarif cukai secara eksesif tahun depan, dikhawatirkan pelaku IHT tidak mampu bertahan yang dampaknya mengancam mata pencaharian hampir 6 juta tenaga kerja dalam mata rantai IHT,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (10/9/2021).

Henry juga berharap akan ada peta jalan (roadmap) IHT yang berkeadilan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tapi juga memberikan exit strategy bagi IHT.

"IHT bukan hanya industri yang padat karya namun juga padat aturan. Gappri berharap nanti ada omnibus law khusus untuk IHT," ujarnya.

Hal serupa juga diutarakan oleh Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar (Mintemgar) Kementerian Perindustrian, Edy Sutopo yang mengusulkan untuk tidak menaikkan cukai rokok.

Baca Juga: YLKI Tolak Pemberlakuan SNI untuk Produk Hasil Tembakau Seperti Rokok dan Vape

Menurutnya, ekonomi IHT masih belum pulih, dan jika cukai tetap dinaikkan, rokok ilegal akan semakin meningkat peredarannya. Selain itu, pihaknya juga mendorong kesejahteraan petani ditingkatkan melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Tak hanya itu, ia juga terus mendorong pembatasan importasi tembakau dan kemitraan komunitas petani agar petani tembakau kita semakin sejahtera.

Penulis : Fransisca Natalia Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV/Antara


TERBARU