Wali Kota Batam Jamin 8 Warga Rempang yang Jadi Tersangka dan Ditahan Akan Dilepaskan

"Mudah-mudahan malam ini awal kami menyelesaikan permasalahan Rempang bersama-sama. Sehingga Batam semakin maju, Rempang warganya akan sejahtera semua," ujarnya.

Sementara itu, Kapolresta Barelang Kombes Nugroho Tri Nuryanto mengatakan permohonan penangguhan penahanan itu akan dipertimbangkan demi kepentingan umum.

"Untuk permohonan penangguhan penahanan, insyaallah akan kami proses dengan penyidik dan insyaallah akan kami kabulkan. Kita lihat saja besok," kata Kapolres Barelang.

Adapun Koordinator Umum Aliansi Pemuda Melayu Dian Arniandi menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada Senin (11/9/2023) di BP Batam sudah dibatalkan.

"Kami sebelumnya melayangkan surat pemberitahuan demo, dan hari ini saya mewakili seluruh aliansi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Melayu, bahwasanya pada Senin tanggal 11 September, kami membatalkan aksi unjuk rasa secara damai di Kantor BP Batam," kata Dian.

Baca Juga: Pemerintah dan DPR Diminta Bentuk Tim Independen Usut Bentrok Aparat dengan Warga di Pulau Rempang

Keputusan tersebut, kata Dian, diambil dengan banyak pertimbangan. Sebab, aksi demo itu rencananya bukan hanya diikuti dari anggota yang tergabung dalam aliansi saja dan masyarakat tempatan.

Melainkan dari lembaga masyarakat dari beberapa provinsi, sehingga ia tidak mau terjadi benturan dan hal yang tak diinginkan.

Dia juga menyampaikan kepada seluruh kerabat dan masyarakat luas, bahwa pergerakan Aliansi Pemuda Melayu tidak pernah ditunggangi oleh pihak manapun.

"Pergerakan kami tidak pernah ditunggangi sama sekali. Ini perlu saya tegaskan. Kami berangkat dari keresahan bersama,” ujar Dian.

“Kami berangkat dari keresahan masyarakat Rempang dan Galang. Kami harap ada solusi terbaik dari pemerintah untuk masyarakat Rempang dan Galang.”

Baca Juga: Dirjen HAM Minta Penanganan Sengketa Lahan di Pulau Rempang Kedepankan Prinsip Kemanusiaan