7 Temuan Riset Terbaru Dosen UGM Soal Isu Penundaan Pilkada 2020

“Jadi, ini bisa meminimalkan angka pertumbuhan kasus Covid-19 akibat dari pelaksanaan Pilkada 2020,” ucapnya.

3. Muhammadiyah dan NU menjadi dua institusi non-negara yang memiliki pengaruh signifikan dalam pemberitaan media tentang penundaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19. Rekomendasi dari dua organisasi itu mendapat respons yang besar di media sosial.

Baca Juga: 3 Ancaman Kesehatan Mental di Tengah Pandemi Covid-19 Ala Psikiater UGM

4. Pemberitaan tentang penundaan Pilkada 2020 paling banyak dikaitkan dengan isu kesehatan, lalu disusul isu hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini menunjukkan isu kesehatan merupakan isu yang paling banyak dipertimbangkan terkait Pilkada 2020 di tengah pandemi.

Di sisi lain, pertimbangan yang digunakan pemerintah adalah aspek kesehatan yang berkaitan dengan ketidakpastian situasi serta stabilitas politik dalam negeri. Di beberapa kesempatan, pemerintah juga menyampaikan pertimbangan ekonomi.

5. Ada enam aktor yang sering diberitakan dalam penundaan Pilkada 2020, yakni Joko Widodo (presiden), Arief Budiman (KPU), Tito Karnavian (Kemendagri), Mahfud MD (Menkopolhukam), dan NU serta Muhammadiyah. Aktor dari kalangan pemerintahan cenderung mendorong pelaksanaan Pilkada 2020, KPU sekadar mengikuti keputusan dari pemerintah, dan NU sertaMuhammadiyah yang merekomendasikan untuk penundaan Pilkada 2020.

Baca Juga: Uji Alat Deteksi Covid-19 GeNose Buatan UGM Sudah Sampai Mana?

6. Data dari media sosial Twitter menunjukkan banyak cuitan yang menunjukkan keresahan warganet terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020. Mereka mempertimbangkan keselamatan rakyat, nyawa, kemanusiaan, dan dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini bisa dicerminkan cuitan kemanusiaan di atas politik. Di puncak perbincangan, terlihat topik ini kemudian mengalami perluasan sehingga terkait dengan isu-isu yang lain, yakni omnibus law dan oligarki.

7. Berdasarkan social network analysis (SNA) terlihat sejumlah aktor dominan yang tersebar cukup merata dalam wacana penundaan Pilkada 2020. Artinya, topik ini tidak hanya berpusat pada satu atau beberapa pihak saja, melainkan wacana ini tersebar di berbagai pihak yang sangat mungkin memiliki kepentingan politik, ekonomi, dan sosial yang berbeda-beda satu sama lain.

Secara umum, riset ini menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kebijakan penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi.  

“Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu mengapresiasi hal ini,” tutur dosen UGM ini.