Faida Jawab Sanksi Khofifah: Saya Heran Kenapa Cuma untuk Bupati, DPRD Tidak

JEMBER, KOMPAS TV - Bupati Jember Faida mengaku heran dengan sanksi administratif yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada dirinya.

Seperti diketahui, Bupati Faida diberi sanksi dengan alasan karena terlambat melakukan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Menurut Faida, seharusnya sanksi itu berlaku untuk dirinya dan DPRD Kabupaten Jember. Tapi yang terjadi sanksi dari gubernur hanya diberikan kepada dirinya.

Baca Juga: Khofifah Ungkap Kesalahan Bupati Jember Faida hingga Disanksi 6 Bulan Tak Digaji

Akibat sanksi itu, hak keuangan Faida sebagai Bupati Jember tidak dibayarkan selama enam bulan. 

Sanksi itu tertuang dalam surat nomor 700/1713/060/2020 tentang penjatuhan sanksi administratif kepada Bupati Jember yang ditandatangani oleh Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur.

"Ada yang saya herankan. Karena rekomendasi dari Mendagri keterlambatan itu tanggung jawab bupati dan DPRD. Tapi sanksi yang turun hanya untuk bupati, tidak digaji. Ya saya paham soal itu. Saya kira akan ada hikmah yang besar," kata Faida di Malang, Jawa Timur, Rabu (9/9/2020).

Faida mengaku sudah mengetahui perihal sanksi yang dijatuhkan untuknya. Namun dirinya belum menerima surat sanksi tersebut.

Baca Juga: Telat Bentuk Raperda, Khofifah Beri Sanksi Bupati Jember 6 Bulan Tak Terima Gaji dan Tunjangan

"Saya belum menerima suratnya karena saya ada di Malang. Saya memahami bahwa situasinya memang sedang seperti ini. Saya memahami," katanya.

Situasi yang dimaksud Faida adalah dinamika politik di Kabupaten Jember yang sedang melaksanakan Pilkada. 

Diketahui, Faida maju kembali sebagai petahana. Kali ini, Faida maju dari jalur independen atau perseorangan berpasangan dengan Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Vian).

"Situasi sedang seperti ini, situasi politik, sedang Pilkada. Jadi saya paham lah dinamika politik yang ada," katanya.

Baca Juga: Kenangan Khofifah soal Plt Bupati Sidoarjo: Selalu Hadir Tugas Meski Tengah Malam

"Saya pikir yang penting APBD bisa berjalan untuk rakyat, pembangunan bisa jalan. Risiko sebagai pejabat politik saya bisa menyadari.”

Faida mengatakan, alasan keterlambatan pembahasan APBD itu akibat banyak agenda yang dibatalkan oleh DPRD. Faida mengaku sudah menyampaikannya sejak awal.

"Kami sudah paparkan waktu fasilitasi di Kemendagri dan DPD RI. Waktu itu kita sudah sampaikan bahwa begitu banyak acara jadwal pembahasan yang dibatalkan oleh DPRD. Ditunda dan ditunda lagi karena alasan yang dipaksakan," ucapnya.

Faida mengaku akan mempelajari sanksi dari Gubernur Jatim yang diberikan kepadanya. Setelah itu, pihaknya akan menentukan langkah untuk menyikapi sanksi tersebut.

Baca Juga: Segini Harta Kekayaan Bupati Jember Faida yang Dimakzulkan DPRD

Lebih lanjiut, Faida mengaku tidak akan merisaukan sanksi tersebut. Faida juga memastikan sanksi itu tidak akan berpengaruh terhadap pencalonannya kembali.

"Saya sudah biasa menjadi pejuang sosial. Jadi bagi saya bukan soal ada atau tidak ada. Tapi yang saya inginkan adalah satu keadilan," katanya.

"Dan bagi saya fokus saya adalah masyarakat. Selama APBD itu bisa untuk masyarakat, hal-hal yang lain saya tidak merisaukan.”