Jokowi: Saya Ingin Semua Kelihatan Sibuk Sana-Sini sehingga Aura Krisisnya Ada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian tetap mengedepankan penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Menurut dia, semua pos kementerian tidak boleh kehilangan aura krisis dalam menangani pandemi Covid-19.

"Saya ingin di setiap posko yang ada, baik di BNPB, di pusat, di daerah, di komite itu kelihatan sangat sibuk ke sana-ke sini itu lho. Itu auranya krisis itu ada," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas pengarahan Komite Penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, secara virtual, Senin (27/7/2020).

Baca Juga: Jokowi: Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 Masih Belum Optimal

Dia pun mengingatkan para menterinya tak mengurangi kecepatan dalam bekerja di masa pandemi Covid-19.

Selain itu, Jokowi juga meminta para menterinya tak terjebak dengan regulasi di kementerian masing-masing dalam mengeksekusi program dan mencairkan anggaran.

Sebab, menurut dia, hanya belanja pemerintah yang bisa menggerakkan perekonomian di masa sekarang.

Selanjutnya, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu meminta masing-masing kementerian menghilangkan ego sektoral untuk mempercepat kinerja penanganan Covid-19.

"Saya ingatkan kalau masalahnya ada di regulasi, di administrasi segera dilihat betul. Kalau memang regulasi ya revisi regulasi agar ada percepatan. Lakukan shortcut. Lakukan perbaikan," ucap Jokowi.

"Dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral, ego daerah. Saya kira penting sekali ini segera diselesaikan sehingga aura dalam menangani krisis ini betul-betul ada betul," kata dia.

Baca Juga: Jokowi Tegaskan Tak Ada Pembubaran Satgas Covid-19: Kesehatan Prioritas Tak Boleh Kendur!

Satgas Covid-19 Tak Dibubarkan

Sementara terkait dengan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Jokowi menegaskan, masih tetap ada alias tidak dibubarkan.

"Perlu saya tekankan juga tidak ada yang namanya pembubaran Satgas Covid-19, enggak ada. Baik di pusat maupun di daerah. Enggak ada. Semuanya harus tetap bekerja keras," tegasnya.

Dia mengatakan, pembentukan Komite Penanganan Covid-19 tidak menghapus keberadaan Satgas Covid-19 di pusat dan daerah.

Menurutnya, pembentukan komite hanya untuk mengintegrasikan penanganan Covid-19 di sektor kesehatan dan ekonomi yang sama-sama terdampak.

Jokowi pun meminta komite memfokuskan kinerja untuk menangani Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Papua.

"Karena delapan provinsi ini berkontribusi 74 persen kasus positif yang ada di Indonesia. Targetnya saya kira udah jelas turunkan angka kematian serendah-rendahnya. Tingkatkan angka kesembuhan setinnggi-tingginya," kata Jokowi.

"Dan juga kendalikan laju pertumbuhan kasus positif baru secepat-cepatnya. Tiga T. Testing, tracing, dan treatment, dan betul-betul harus dilakukan secara masif dan lebih agresif," lanjut Jokowi.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tetapkan Target Serius Tangani Covid-19 di Indonesia

Prioritas Kesehatan

Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan bahwa penanganan Covid-19 di sektor kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah.

Penanganan Covid-19 di sisi kesehatan tak boleh mengendur sedikit pun hingga vaksin penangkal virus corona Sars-Cov-2 tersedia.

"Penanganan kesehatan menjadi prioritas, tidak boleh mengendur sedikit pun. Aura krisis kesehatan ini harus terus digaungkan sampai nanti vaksin tersedia dan bisa digunakan secara efektif," kata Jokowi.

Vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh perusahaan asal China Sinovac memasuki uji klinis fase 3 di Indonesia pada Agustus tahun ini.

Vaksin itu diperkirakan baru bisa diproduksi massal dan tersedia pada tahun depan. Menurut Jokowi, sampai vaksin tersedia untuk publik, pemerintah akan terus bekerja keras untuk menekan penyebaran Covid-19.

Baca Juga: Hasil Tes Swab Negatif Corona, Presiden Jokowi Beri Pesan Ini pada Masyarakat!