Sebut Pembunuhan Danramil Aradide oleh OPM Bukan Kriminal Biasa, Anggota Dewan: kalau Perlu, Bom!

“Nah ini kita mesti, satu, paham, jangan sampai nanti TNI mengejar, tapi dalam konteks penegakan hukum, mengepungnya kelamaan. Lain. Kalau militer itu annihilate (memusnahkan, red), dia menetralisir, kalau perlu bom, kirim pakai helikopter, helikopter bersenjata,” tekannya.

Saat ditanya, apakah menurut Komisi I seharusnya ada operasi militer atau penegakan hukum, ia menyebut hal itu tergantung pada pemerintah.

Baca Juga: Danramil Gugur Ditembak OPM di Paniai Papua

“Apa pun yang dipilh pemerintah, pemerintah itu harus konsisten. Kalau memang misalkan polisi yang di depan, TNI diperbantukan, ya jelas pembagiannya bagaimana,” ucapnya.

Saat ini, lanjut dia, yang terjadi adalah penyerangan terhadap TNI dan Polri, tetapi ranahnya penegakan hukum, dan tidak menggunakan operasi militer.

“Tidak ada pernah satu roket pun dari helikoter Apache ditembakkan ke sana, kan nggak pernah. Itu namanya belum ada operasi militer.”

Dalam dialog itu, Bobby juga membenarkan bahwa peristiwa penembakan tersebut sangat brutal dan melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Oleh karenanya, kita ingin pemerintah melalui lembaga koersifnya yaitu TNI dan Polri melakukan pengejaran sampai penangkapan.”

“Kita lihat yang ada di sana itu bukan kriminal itu. Jadi ini saya rasa sudah sangat kritis ya, bisa sangat brutal, divideokan, diviralkan, ini sudah sangat melecehkan Indonesia,” tuturnya.