Luhut Buka Suara soal Kasus Korupsi Timah yang Diduga Rugikan Negara Rp271 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022, yang merugikan negara mencapai Rp271 triliun.

Luhut menyayangkan praktik kasus korupsi timah tersebut, mengingat pemerintah saat ini tengah menyempurnakan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga atau SIMBARA untuk mengintegrasikan seluruh data pertambangan di Indonesia.

Ia pun menyebut kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi semua pihak, khususnya pemerintah dalam hal mengembangkan sistem digitalisasi di sektor pertambangan.

"Kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua," kata Luhut dalam tayangan video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Kamis (4/4/2024).

"Jujur kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi hampir semua dengan SIMBARA."

Sebab itu, ia pun mendorong semua Kementerian/Lembaga untuk mengintegrasikan sistem ke dalam SIMBARA.

"SIMBARA ini sudah berhasil kita lakukan untuk batu bara, sehingga batubara ini kita tahu persis asalnya dari mana, jumlahnya berapa, grade-nya dan seterusnya kita tahu. Dengan begitu kita bisa menarik pajaknya dan menarik royalti-nya dengan benar," ujarnya.

"Karena dia tidak bisa ekspor tanpa melakukan itu semua. Jadi itu semua dilakukan secara otomatis."

Baca Juga: Penjelasan Kejagung soal Isu 2 Nama Artis terkait Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Menurutnya, saat ini SIMBARA untuk timah tengah disiapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).