Tim Hukum Prabowo Minta Megawati Dipanggil ke MK, Jubir TPN: Pak Otto Panik

JAKARTA, KOMPAS TV - Juru bicara Tim Pemenangan (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Aryo Seno Bagaskoro,  melihat Tim Hukum Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan,  sedang mengalami kepanikan.

Hal ini menanggapi pernyataan Otto yang juga meminta hakim Mahkamah Konstitusi atau MK memanggil Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri dalam sidang gugatan Pilpres 2024. 

"Pak Otto ini kan dianggap sebagai pengacara hebat. Idealnya dalam teater hukum, ikut menjadi bagian yang mencerdaskan. Tetapi statement Pak Otto kali ini rasanya bisa dibaca sebagai ekspresi panik atas seruan moral yang sedang diperjuangkan oleh banyak pihak," kata Seno kepada wartawan, Jumat (29/3/2024).

Baca Juga: Otto Sebut Gugatan Paslon 01 dan 03 Mudah Dipatahkan, Tim Ganjar-Mahfud: Penilaiannya Terlalu Dini

Seno menilai permintaan pihaknya untuk menghadirkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini adalah hal yang wajar. 

Sebab, mereka mengetahui diduga mengetahui adanya penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) untuk memenangkan pasangan calon tertentu. 

"Kalau kita memeriksa alasan mengapa Bu Sri dan Bu Risma diminta dihadirkan, itu kan tidak lepas dari kapasitas sebagai pejabat tinggi negara, yakni Menteri Keuangan dan Menteri Sosial, yang mana berkaitan dengan persoalan dugaan politisasi bansos yang jadi titik tolak," ujarnya.

Ia meyakini kubu Prabowo-Gibran sedang panik ketika pihaknya ternyata meminta Menkeu dan Mensos untuk hadi di persidangan. 

"Fakta bahwa banyak pihak tidak berhenti menyuarakan itu dan kemungkinan perjuangan itu mencapai realita mungkin yang membuat Pak Otto panik," katanya.

Sebelumnya, Otto menanggapi permintaan Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD. 

Otto menyoroti permintaan mereka terkait ingin menghadirkan sejumlah menteri dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. 

Diketahui, kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud meminta izin kepada hakim MK untuk menghadirkan sejumlah menteri pada sidang sengketa hasil Pilpres 2024 dalam sidang lanjutan di gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3/2024). 

Menteri yang mereka minta untuk hadir adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko PMK Muhajir Effendy.

Mendengar adanya permintaan itu, Otto pun juga meminta agar hakim MK menghadirkan Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP dalam sidang berikutnya. 

"Kalau kami minta Ibu Megawati dipanggil, kan enggak habis-habis. Kalau mereka butuh menteri, kami juga meminta Bu Megawati dipanggil, mau enggak?" ucap Otto di gedung MK, Kamis (28/3/2024).

Meski begitu, Otto memastikan pihaknya tak keberatan apabila memang hakim pada akhirnya memanggil menteri-menteri itu karena membutuhkan pertimbangan terkait putusan.

Baca Juga: Tim Hukum Prabowo-Gibran: Kalau Kita Minta Panggil Megawati, Bagaimana?

"Kalau majelis merasa perlu untuk menguatkan putusannya, majelis memanggilnya, fine-fine aja kami. Demi keadilan demi hukum kami tidak keberatan," ujarnya.