Tim Hukum Amin Minta 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud 2

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta menteri di Kabinet Indonesia Maju dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. 

Tim hukum AMIN meminta empat pembantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diminta sebagai saksi yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kuasa Hukum Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir menjelaskan kehadiran keempat menteri tersebut untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam gugatan sengketa Pilpres yang diajukan di MK. 

Menurut Ari empat menteri tersebut memang masuk dalam daftar saksi yang akan diajukan di persidangan.

Namun pihaknya meminta agar majelis hakim bisa membuat ketetapan agar empat meteri tersebut bisa hadir. 

Baca Juga: Otto Sebut Gugatan Anies-Muhaimin Menyakitkan, Rakyat Dituduh Pilih Prabowo-Gibran karena Bansos

"Kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim, untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan RI, Menteri Sosial RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri Koordinator Perekonomian RI guna didengar keterangannya dalam persidangan ini Yang Mulia," ujar Ari Yusuf Amir di ruang sidang MK, Kamis (28/3/2024), dikutip dari KompasTV.

Di kesempatan yang sama kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis juga meminta agar majelis hakim MK bisa membantu menghadirkan dua menteri Kabinet Indonesia Maju. 

Dua menteri yang diharapkan hadir yakni Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Rismaharini.

Todung menjelaskan kehadiran Menkeu kaitannya dengan kebijakan fiskal, sedangkan kehadiran Mensos untuk mengetahui terkait bansos.