Ketua Projo: Sinyal Pertemuan 2 Menteri PKB dengan Presiden Jokowi soal Persatuan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memamnggil dua menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk datang ke Istana Kepresidenan. 

Dua menteri asal PKB yang menemui Presiden Jokowi yakni Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

Pertemuan dua menteri asal PKB itu berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024) kemarin. 

Belakangan diketahui pertemuan tersebut disinyalir untuk mendorong agar proses rekonsiliasi pasca-Pilpres 2024 bisa berjalan. 

Ada juga yang berpandangan pemanggilan tersebut untuk meminta PKB tidak ikut-ikut dalam hak angket mengingat partai yang dipimpin Cawapres nomor urut 2 Muhaimin Iskadar masih berada di dalam pemerintahan. 

Baca Juga: Wasekjen PKB: 5 Anggota Fraksi Telah Tanda Tangani Pengajuan Hak Angket DPR

Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi tidak membantah jika pertemuan tersebut untuk mengajak seluruh elemen bangsa bersatu dalam pembangunan. 

Budi Arie mengingatkan Indonesia punya pengalaman di Pemilu 2014 dan 2019 yang sangat menguras energi seluruh pihak karena tingginya persaingan antar Capres dan Cawapres.  

Namun setelah Pemilu 2019, Presiden Jokowi merangkul Prabowo Subianto, rival saat dua kali Pilpres untuk bergabung ke pemerintahan. 

"Negara kita memang memerlukan persatuan nasional untuk menjadi negara maju. Jadi, upaya apapun untuk membangun persatuan Indonesia, persatuan masyarakat kita, kita dukung penuh," ujar Budi Arie di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).

Lebih lanjut pria yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika ini tak mau berasumsi lebih jauh bahwa pertemuan tersebut sebagai upaya Presiden Jokowi meminta PKB tidak ikut dalam hak angket. 

Baca Juga: Dua Menteri PKB Menghadap Presiden Jokowi, Sinyal Pendekatan Gabung ke Pemerintah Selanjutnya?

Diketahui sudah lima kader PKB yang duduk di DPR RI yang menandatangani persetujuan mendorong hak angket dibawa ke rapat paripurna DPR RI. 

Langkah ini merupakan inisiatif PKB agar hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 bisa terlaksana. 

Menurutnya, kepentingan pertemuan Presiden Jokowi dengan dua menteri asal PKB tidak terlepas dari proses rekonsiliasi pasca-Pilpres. 

"Yang pasti ya sinyal (pertemuan menteri PKB) bahwa persatuan nasional penting," ujar Budi Arie.

Tawaran Menteri

Di kesempatan berbeda Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan dalam pertemuan tersebut memang ada pembicaraan soal Pemilu 2024. 

Baca Juga: Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi, Wasekjen: Hak Angket DPR Terus Bergulir

Pembahasan tersebut karena dirinya melaporkan ke Presiden Jokowi soal kenaikan perolehan suara PKB di sejumlah tempat. 

Selain itu tidak ada lagi pembicaraan lain. Termasuk soal penghentian hak angket dan peluang PKB mendapat jatah menteri di pemerintahan selanjutnya.

"Siapa yang bikin isu itu (tawaran jatah menteri), tanya yang bikin isu, enggak ada," ujar Abdul Halim saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Abdul Halim menegaskan saat ini PKB masih di barisan Koalisi Perubahan yang mengusung Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Bahkan PKB bersama dengan partai di Koalisi Perubahan telah sepakat untuk mengajukan hak angket di DPR, serta berencana melayangkan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. 

Baca Juga: 2 Menteri PKB Temui Presiden Jokowi di Istana, Bahas Hak Angket?

Untuk keputusan apakah PKB akan bergabung di pemerintahan selanjutnya, DPP PKB belum membahas hal tersebut. 

Menurutnya sikap PKB di pemerintahan selanjutnya merupakan ranah kebijakan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. 

"Belum, belum. Belum ada arahan yang jelas dari ketua umum," ujar Abdul Halim di Istana Kepresidenan, Senin (18/3).