Kalkulasi TKN Prabowo-Gibran untuk Program Makan Siang dan Susu Gratis di Tahun Pertama hingga 2029

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran mengkalkulasi anggaran yang akan dikeluarkan negara untuk program makan siang dan susu gratis. 

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menjelaskan di tahun pertama pelaksanaan program dibutuhkan anggaran sebesar Rp120 triliun yang diambil dari 50 sampai 60 persen APBN. 

Namun ke depannya akan ada penghematan melalui pendekatan collaborative farming dengan industri pangan swasta nasional, BUMN pangan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, dan koperasi hingga menggandeng desa sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk makan siang dan minum susu gratis.

Menurut Budiman dari pendekatan tersebut pemerintah akan mendapatkan pasokan bahan pangan sesuai kebutuhan program. 

Sedangkan mitra-mitra industri pangan mendapatkan kepastian pasokan komoditi industrinya dari sumber produksi pangan yang sama si desa-desa mitra program. 

Baca Juga: Prabowo-Gibran Godok Pembentukan Badan Gizi Nasional untuk Program Makan Siang Gratis

Sebagai contoh, 10 ribu desa dari total 74.961 desa dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program. 

Sebanyak 20 ribu desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur, penggemukan sapi serta usaha sapi perah. 

Kemudian 2 ribu desa nelayan dapat diandalkan untuk penyediaan ikan segar, serta ribuan desa lainnya dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah-buahan hingga bumbu masak untuk penyediaan makan siang gratis. 

Selanjutnya BUMDes, UMKM, dan koperasi akan dikonsolidasikan menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan program makan siang gratis. 

Sedangkan industri besar pangan nasional, berperan mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian.

Baca Juga: Budiman Sudjatmiko Ungkap Rencana Prabowo-Gibran Bentuk Kemenko Khusus Program Makan Siang Graits

Dengan pendekatan gotong royong produksi pangan tersebut diperkirakan terjadi penghematan hingga 40-50 persen dari kebutuhan pembiayaan program bersumber dari APBN atau diperkirakan sekitar Rp50-60 triliun.