Kompilasi Komentar Elite Politik soal Dokumenter Dirty Vote: dari Apresiasi hingga Tuduhan Fitnah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Film dokumenter Dirty Vote yang dirilis pada Minggu (11/2/2024) menuai berbagai respons dari elite-elite politik. Sejumlah politikus menilainya sebagai “fitnah” atau “kampanye hitam.” Namun, sebagian lain memberi apresiasi positif dan menyebutnya sebagai “pendidikan politik.”

Film Dirty Vote sendiri membahas dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif selama proses Pemilu 2024. Dokumenter ini melibatkan tiga pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Dwi Laksono menyampaikan bahwa dokumenter itu dirilis saat masa tenang pemilu sebagai refleksi politik jelang hari pemilihan pada 14 Februari mendatang.

"Seyogianya Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. Diharapkan tiga hari yang krusial menuju hari pemilihan, film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar," kata Dandhy dalam keterangan pers yang diterima pada Minggu (11/2).

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," ujarnya.

Baca Juga: Alasan Dirty Vote Dirilis saat Masa Tenang Pemilu, Sutradara: Refleksi Politik Jelang Hari Pemilihan

Berikut ragam rupa tanggapan elite-elite politik tentang film Dirty Vote yang dirilis pada waktu krusial di Pemilu 2024.

Kompilasi respons film Dirty Vote

Kantor Staf Presiden

Plt. Deputi IV Kantor Staf Presiden RI (KSP) Wandy Tuturoong menilai film Dirty Vote sebagai kritik baik dalam demokrasi. Ia pun menyerukan pemilu damai sehubungan perilisan film tersebut.

”Kritik tentu baik dalam demokrasi. Yang penting kita sama-sama menjaga pemilunya damai,” kata Wandy dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.id, Senin (12/2).

Wapres Ma’ruf Amin

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi Dirty Vote sebagai bagian dari dinamika politik. Eks ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu pun menyebut pemerintah akan memperhatikan “keinginan baik” dan suara masyarakat.

"Saya kira itu dinamika dari politik kita. Saya pikir nanti, tentu pemerintah, kalau itu sasarannya pemerintah, tentu pemerintah akan memperhatikan suara-suara itu, saya kira,” kata Ma'ruf ketika acara rapat koordinasi nasional Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (12/2).

"Kita harapkan bahwa keinginan-keinginan yang lebih baik itu tentu harus direspons dengan baik pula. Barangkali itu. (Hal) Yang penting, pemilu ini berjalan dengan baik dan juga tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan. Terutama, jangan sampai terjadi perpecahan di masyarakat,” ucapnya.

Anies Baswedan

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengingatkan pemerintah untuk tidak melawan “kemauan rakyat” sehubungan dugaan kecurangan pemilu. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut rakyat bisa marah jika terjadi kecurangan.

“Ini (kecurangan) akan merusak pemilu kita dan membuat hasil menjadi cacat ketika itu dilaksanakan. Maka itu, jangan dilakukan. Jangan lakukan kecurangan. Hentikan. Mumpung masih ada dua hari,” ujar Anies di kediaman Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (12/2).

“Hati-hati dengan rakyat yang dimanipulasi, sementara mereka menginginkan adanya transparansi, adanya kejujuran. Hati-hati dengan rakyat. Karena rakyat akan merespons seluruh tindak kecurangan itu dengan cara yang kita tidak tahu.”

Muhaimin Iskandar

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa semua bentuk kecurangan pemilu harus disuarakan. Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan semua pihak tidak merusak demokrasi dengan berbuat curang dalam Pemilu 2024.

"Kecurangan yang ditimbulkan oleh paslon mana pun harus fair kita melihat dan kita kritisi sebagai sesuatu yang tidak boleh terjadi. Karena terlalu mahal, biaya politik, biaya anggaran negara untuk sebuah pemilu yang ingin melahirkan sebuah kepemimpinan pemerintahan yang sukses," kata Cak Imin usai berziarah ke makam KH Abdul Wahab Hasbullah di Jombang, Jawa Timur, Senin (12/2) sebagaimana dikutip Tribunnews.

Sebelumnya, melalui akun media sosialnya, Cak Imin membagikan trailer Dirty Vote dan mencuit, “Ada yang sudah nonton?”

Timnas AMIN

Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin, Iwan Tarigan menilai film Dirty Vote menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Ia menduga rencana kecurangan Pemilu 2024 disusun dengan baik dan disokong dana sangat besar.

Baca Juga: Fakta-fakta Film Dirty Vote, Rilis Jelang Pemilu hingga Biaya Patungan 20 Lembaga

“Bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa. Sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Film dokumenter ini memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana politisi kotor telah mempermainkan publik hanya untuk kepentingan golongan dan kelompok mereka," kata Iwan, Senin (12/2).

"Kami menduga desain kecurangan yang sudah disusun bersama-sama ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran," ujarnya.

Gibran Rakabuming Raka

Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengaku belum menonton film Dirty Vote. Putra Presiden RI Joko Widodo itu pun menyarankan agar kecurangan pemilu dilaporkan.

"Saya belum nonton. Makasih ya untuk masukannya. Kalau ada kecurangan silakan nanti dibuktikan, dilaporkan,” kata Gibran saat berada di Surakarta, Senin (12/2).

Saat ditanya apakah merasa dirugikan dengan film Dirty Vote, wali kota Surakarta itu mengaku biasa saja.

"Saya belum nonton. Biasa aja,” katanya.

TKN Prabowo-Gibran

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran langsung menggelar konferensi pers sekitar satu jam usai film Dirty Vote dirilis. Wakil Ketua TKN Habiburokhman menuduh film tersebut berisi fitnah dan tidak ilmiah.

"Saya kok merasa sepertinya ada tendesi keinginan untuk mendegradasi pemilu ini, dengan narasi yang tidak berdasar. Rakyat pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut yakni Presiden Joko Widodo sangat berkomitmen menegakkan demokrasi," kata Habiburokhman dalam konferensi pers pada Minggu (11/2).

"Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun, kalau kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah,” ujarnya.

TPN Ganjar-Mahfud

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menilai film Dirty Vote dapat menjadi pendidikan politik yang bagus. Todung pun mengingatkan para pihak untuk tidak “baperan” dan merespons film itu dengan laporan ke kepolisian.

“Menurut saya, film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua untuk punya kemelekan politik atau political literacy dalam memahami dinamika politik di Indonesia," kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (11/2).

"Yang saya tidak mau adalah jangan baperan. Banyak orang baperan kalau dikritik. Baperan ini berbahaya.”

Airlangga Hartanto

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menyebut Dirty Vote sebagai black movie dan black campaign. Airlangga menyebut pakar hukum tata negara yang tampil dalam film sepatutnya tidak “memperkeruh” situasi Pemilu 2024.

“Itu kan (film dokumenter Dirty Vote) namanya black movie, black campaign, ya kalau itu kan nggak perlu dikomentarin. Ya artinya kan namanya juga black movie pas minggu tenang akhir-akhir ini,” kata Airlangga, Senin (12/2).

“Saya rasa sih pemilu kan sudah berjalan dengan aman, tertib, dan berjalan dengan lancar. Jadi tidak perlu dibuat apa namanya dibuat keruh dan ini adalah kita, negara demokrasi terbesar setelah USA dan India,” ucapnya.

Bey Machmudin

Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menegaskan dirinya netral selama proses Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Bey usai narasi film Dirty Vote menyinggung penunjukkan penjabat-penjabat kepala daerah yang diduga untuk pemenangan paslon tertentu.

Baca Juga: Respons Film Dirty Vote, Bawaslu: Silakan Kritik, tapi Jangan Sampai Pemungutan Suara Terganggu

Bey tidak membantah jika dirinya memang pernah menjadi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media di Sekretariat Presiden. Namun, ia tidak sepakat jika kapasitasnya yang pernah berada di Istana dianggap berpihak ke salah satu paslon di Pilpres 2024.

“Saya netral dari awal. Silakan tunjukkan kalau saya tidak netral,” kata Bey di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Senin (12/2).

“Terkait film itu, kami, ASN, TNI, Polri, tidak mungkin berkomentar karena kami netral; dan terkait saya ada di situ (Dirty Vote), memang betul saya dari Sekretariat Presiden, tetapi saya itu netral dan tidak pernah berpihak," ujarnya.

Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meragukan dugaan kecurangan sistematis yang dibahas dalam film Dirty Vote.

Zulhas menilai, pada masa sekarang, kcurangan akan cepat terekspose seiring perkembangan teknologi. Ia menyebut kini hampir semua orang memiliki ponsel sehingga mudah menyebarkan informasi.

“Jaman gini mana bisa curang? Masa jaman gini masih bisa curang, itu gimana? Memang masih ada yang rahasia? Curang itu gimana caranya sekarang itu? Yang mau juga saya kira nggak akan dapat. Gimana? Ya tho? Gimana? Semua terbuka, rapat yang paling rahasia pun juga nggak ada rahasia. Terus kalau curang itu gimana caranya?” kata Zulhas pada Senin (12/2).

Jusuf Kalla 

Mantan wakil presiden RI, Jusuf Kalla menilai bahwa film Dirty Vote berisi “kebenaran.” Bahkan, Jusuf Kalla menyebut bahwa film itu “masih sopan” dan baru mengungkap 25 persen dari kecurangan yang ada.

“Saya sudah nonton tadi malam dan itu film betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (12/2).

"Saya kira film itu masih ringan dibanding kenyataan yang ada, masih tidak semuanya, mungkin baru 25 persen, karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah atau kejadian di kampung-kampung atau bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas memengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi,” ujarnya.

Jusuf Kalla pun menantang pihak yang menuduh Dirty Vote sebagai fitnah untuk membuktikan tuduhannya.

"Semua orang bisa mengatakan fitnah, tunjukkan di mana fitnahnya. Semua ada data dulu, baru komentar kan,” katanya.

Hasto Kristiyanto

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut film Dirty Vote sebagai kritik terhadap Presiden Joko Widodo. Pasalnya, film itu mengungkapkan bagaimana dugaan kecurangan pemilu dilakukan secara masif hingga adanya indikasi campur tangan Presiden Jokowi.

“Film Dirty Vote yang sedang ramai diperbincangkan saat ini menyuarakan kebenaran dinamika politik di lapangan. Film ini merupakan kritik terhadap Presiden dan penyelenggara pemilu dengan harapan agar pemilu demokratis dan jurdil dapat diwujudkan,” kata Hasto.

“Film ini mampu mengungkapkan berbagai kecurangan Pemilu yang dilakukan secara masif, bahkan campur tangan kekuasaan Istana sangat kental terasa.”

Baca Juga: Profil dan Sepak Terjang 3 Pakar Hukum yang Tampil Dalam Film Dokumenter Dirty Vote