Peneliti Sebut Demokrasi Tersorot Kurang Baik, Stafsus Presiden: Jangan sampaikan Pendapat Partisan

Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa parameter-parameter demokrasi yang kita lihat, sebagaimana kebebasan berekspresi, transparansi hukum, kesetaraan, keadilan, mengalami penurunan makna dan kualitas.

“Artinya yang  kita lihat sekarang ini bukan masalah kuantitas tapi masalah kualitas demokrasi kita yang memang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja,” tegasnya.

Merespons penjelasan Wasisto, staf khusus presiden, Billy Mambrasar yang juga menjadi narasumber dalam dialog tersebut, menilai itu adalah penyesatan.

Baca Juga: Rektor Unissula Buka Suara Soal Diminta Tidak Ikut Kritik Pemerintahan Jokowi, Begini Kronologinya

“Ini berbicara tanpa angka, tanpa referensi, ini penyesatan,” sambung Billy.

Billy kemudian menjelaskan mengenai indeks demokrasi Indonesia yang disebutnya meningkat sejak tahun 2013, saat awal pemerintahan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

“Kalau dibilang Indonesia mengalami kemunduran demokrasi di bahwa pemerintahan Jokowi, buktinya angkanya naik, dari 2013 pertama memerintah itu 52, naik menjadi 54.”

Kedua, lanjut Blly, jika Jokowi otoritarian, ia akan dengan mudah mencabut surat keputusan (SK) pengangkatan para rektor.

“Rektor itu SK-nya salah satu yang menunjuk adalah menteri. Menteri itu atas instruksi presiden.”

“Gampang kalau Presiden Jokowi diktator, rektor-rektor yang saat ini mengamuk, guru besar yang saat ini mengamuk, kan tinggal Pak Jokowi cabut SK nya,” tambahnya.

Tapi, lanjut dia Jokowi tidak melakukan hal itu, bahkan mendengarkan dengan baik, menelaah, dan akan merespons saat waktunya tepat.

“Jadi tolong jangan menyampaikan pendapat partisan atas data yang samplingnya kecil atau tidak ada refereni sama sekali, lalu membuat sentimen publik terbakar.”