Ketua Banggar DPR: Jangan Jadikan Rakyat Miskin sebagai Dalih untuk Keruk Suara di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyoroti lonjakan alokasi anggaran bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh pemerintah pada APBN 2024.

Ia mengingatkan pemerintah agar tak menjadikan bansos untuk mengeruk suara rakyat miskin di Pemilu 2024. 

Menurut dia, program bansos hanya akan tepat sasaran dan memiliki manfaat optimal bagi pengentasan rumah tangga miskin apabila dikerjakan oleh tangan-tangan teknokrasi yang bekerja sesuai perencanaan, profesional, berintegritas dan tidak ada tunggangan politik.

Baca Juga: Polisi Akui Minta Rektor Unika Buat Video: Cuma untuk Serukan Pemilu Damai, Bukan Apresiasi Jokowi
 
“Jangan jadikah rakyat miskin kita sebagai dalih untuk mengeruk suara pemilu, seolah-olah tampil bak Robin Hood membagi-bagi sembako dan uang tunai tanpa perencanaan yang matang," kata Said kepada wartawan, Selasa (6/2/2024). 

"Padahal cara-cara seperti itu tidak akan mengentaskan rakyat miskin keluar dari kubangan kemiskinan, tetapi hanya menjadikan orang miskin sebagai kendaraan politik,” sambungnya. 

Ia menilai besarnya anggaran bansos yang mencapai lebih dari Rp400 triliun rentan dengan penyalahgunaan dan dapat menimbulkan tendensi politis terutama apabila penyalurannya diberikan di tengah tahun politik.

“Terus terang saja, melonjaknya anggaran bansos Rp496,8 triliun sungguh mengkhawatirkan dari sisi penyalahgunaan. Pada saat Covid-19 saja, di tahun 2020 anggaran perlindungan sosial ‘hanya’ Rp234,33 triliun dan realisasinya Rp216,59 triliun,” katanya. 

Politikus PDI Perjuangan atau PDIP itu juga mempertanyakan tidak dilibatkannya Kementerian Sosial (Kemensos) dalam pembahasan dan penyaluran Bansos.

Padahal, Kemensos merupakan kementerian teknis yang erat kaitannya dengan bansos.

“Kenapa anggaran bansos melonjak drastis, bahkan tidak melibatkan kementerian sosial sebagai kementerian teknisnya?” kata Said.

Selain itu, dirinya juga mengaku prihatin dengan banyak sektor pembangunan yang terkena pemotongan anggaran. 

Menurutnya, hal ini diduga anggaran tersebut dialihkan untuk memperkuat anggaran bansos.

Padahal, dana pembangunan itu bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan perumahan rakyat, menguatkan kemandirian pangan, energi, meningkatkan industri dan daya saingnya, meningkatkan ekspor, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan budaya, menghapuskan kemiskinan ekstrem, pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara.
 
“Saya harapkan APBN 2024 ini kita jaga dengan sebenar-benarnya agar sesuai tujuannya. Biarkanlah pemilu ini berjalan secara alamiah, sedemokratis mungkin, berjalan tanpa cawe-cawe kekuasaan," ujarnya. 

"Dari pemilu demokratis, pemenang pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat memimpin Indonesia. Sebaliknya Indonesia bisa dikucilkan dari pergaulan internasional jika demokrasinya gagal,” katanya.

Baca Juga: Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Masa Kampanye Pemilu, Anies Sindir Revolusi Mental

Said berharap, agar seluruh penerima bansos dapat tetap teguh pendirian politiknya.

Sebab, mereka tetap bisa berdaulat menentukan pilihan politiknya pada pemilu 2024 tanpa perlu khawatir atas ancaman penghapusan nama penerima bansos. 

“Tidak ada kaitannya penentuan hak suara dengan penghapusan bansos. Penentuan hak suara adalah hak politik semua warga negara, dan penerima bansos adalah hak ekonomi warga negara. Keduanya dijamin oleh hukum,” katanya.