Prabowo-Gibran Ditantang Ikuti Langkah Mahfud Mundur dari Jabatan, TKN: Lihat Realitanya Dulu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Jubir Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Andre Rosiade mengaku tunggu kebenaran Mahfud MD yang mundur dari jabatan Menko Polhukam.

Hal itu disampaikan Andre Rosiade merespons tantangan Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu (24/1/2024).

“Terus terang saya kan belum membaca resmi keterangan Prof Mahfud, kalau mengundurkan diri itu kan biasanya bikin pernyataan lalu berkirim surat ke Istana, sampai saat ini kita belum lihat langkah resmi Pak Mahfud, kita liat realitanya dulu,” ucap Andre.

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Tantang Prabowo-Gibran Ikut Langkah Mahfud Mundur dari Jabatan: Tak Cuma Omon-omon

Di samping itu, Andre menegaskan Prabowo-Gibran tidak melanggar satu pun aturan konstitusi di dalam Pilpres 2024. Tak hanya itu, Andre juga menuturkan Prabowo-Gibran tidak menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanyenya.

“Soal apakah Pak Prabowo dan Mas Gibran akan mundur, tentu sekali lagi saya tegaskan, Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak melanggar satu pun aturan konstitusi, yang kedua Kami berkomitmen, kami tidak ingin menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan kontestasi. Nah untuk itu kalau memang ada pelanggaran silakan laporkan tim kami kepada Bawaslu,” ujar Andre.

Sebelumnya, Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra menantang Prabowo-Gibran untuk ikuti jejak Mahfud MD yang mengundurkan diri dari jabatan.

Baca Juga: TPN: Keputusan Mahfud Mundur dari Jabatan Menko Polhukam Sudah Firm, Tinggal Tunggu Waktu

“Ayolah, Pak Prabowo, Pak Gibran gitu, kalau memang komitmennya komitmen yang sama, jangan menggunakan instrument negara, jangan mempolitisasi bansos, jangan pakai bansos yang pakai uang negara untuk keperluan Prabowo-Gibran. Saya kira teladan dari Pak Mahfud ini juga diikuti oleh Pak Prabowo, Pak Gibran,” ucap Kara.

“Sehingga kita semua bisa semakin yakin bahwa pemilu ini bisa berlangsung jujur dan adil dan tidak cuma omon-omon tanpa adanya intervensi atau penyalahgunaan fasilitas negara.”

Apalagi, lanjut Kara, baru-baru ini Kementerian Pertahanan sudah menunjukkan ketidaknetralannya dalam Pemilu 2024 dengan penggunaan hastag PrabowoGibran2024 untuk unggahan program Kementerian.

“Kemarin saja Kementerian Pertahanan kecolongan, tiba-tiba ngepost, loh kok ngepostnya di medsos Kementerian Pertahanan ada hastag (PrabowoGibran2024) gitu loh, jadi bukan omon-omon,” kata Kara.