Habiburokhman: Pemerintah Dianggap Kembali ke Orde Baru Dimulai Sejak Era Megawati Soekarnoputri

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Habiburokhman menilai tuduhan pemerintah kembali kepada orde baru (Orba) sebagai hal wajar. Menurutnya, tuduhan tersebut sudah terjadi sejak jaman Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden kelima Republik Indonesia.

Demikian Habiburokhman merespons pidato Megawati Soekarnoputri pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDI Perjuangan (PDI-P) dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Kamis (11/1/2024).

“Jadi memang soal yang disampaikan Ibu Mega sudah seperti kembali orde baru dan lain sebagainya Itu adalah hal yang wajar disampaikan kepada setiap pemerintahan yang berkuasa. Dulu ketika ibu Mega jadi presiden di tahun 2001- 2004 hal yang sama juga dituduhkan kepada Ibu Mega oleh kita kita ini, aktivis di luar pemerintahan,” ucap Habiburokhman.

Baca Juga: Hasto Ungkap Tim Ganjar-Mahfud Bangun Komunikasi dengan Anies-Muhaimin, Ini yang Dibahas

“Misalnya ada tiga pelanggaran HAM berat, lalu ada 39 aktivis yang dijebloskan ke penjara karena dianggap menghina presiden, ada juga terbunuhnya aktivis HAM Munir, ada juga terbunuhnya aktivis di Papua Theys Eluay, jangan lupa ada darurat militer di Aceh, ada tiga pelanggaran HAM berat di era itu, itu semua akhirnya human right watch lalu amnesty internasional membuat tulisan yang sangat dikenal sampai sekarang, bahwa kembalinya Indonesia ke era orde baru itu dimulai di mana, dimulai di eranya Ibu Megawati.”

Bahkan, kata Habiburokhman, pemerintahan kerap dianggap melakukan rekayasa saat pemilu berlangsung. Maka itu, ia menilai kritik-kritik yang dialamatkan kepada pemerintah sebagai sebuah hak wajar bagi negara demokrasi.

“Dulu misalnya soal Pemilu ini, tuduhan-tuduhan rekayasa pemilu Gus Dur mau mencalonkan di 2004, dianggap dijegal oleh pemerintahan yang berkuasa saat itu, tidak memenuhi syarat kesehatan,” ujar Habiburokhman.

Baca Juga: Ternyata Ganjar Mengaku Berharap Jokowi Datang di HUT PDIP, Ini Alasannya

“Kita memang ada di negara demokrasi, konsekuensi berkuasa adalah mendapatkan kritikan.”

Dan bagi Gerindra, ungkap dia, apa yang disampaikan Megawati baik kritik maupun otokritik kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah karena posisinya sebagai Ibu Bangsa.

“Bagaimanapun Ibu Mega dengan pemerintahan yang saat ini ada, termasuk Presiden Jokowi itu nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dipisahkan, jadi apapun konteks politiknya. Misalnya Pak Jokowi anaknya maju dengan cawapresnya Prabowo tetapi dalam konteks ideologis, konteks yang jauh lebih strategis itu, nggak dipisahkan,” ucap Habiburokhman.

“Jadi kalau tokoh seperti Bank Mega berbicara kita harus ambil itu sebagai nasihat, sebagai istilahnya wejangan.”