Amnesty International Indonesia Belum Lihat Kebijakan Konkret 3 Capres soal Penegakan HAM

JAKARTA, KOMPAS.TV - Amnesty International Indonesia mengkritisi tidak ada kebijakan konkret dari ketiga Capres terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air. 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai, saat debat pertama, ketiga kandidat capres hanya menyampaikan janji soal penegakan HAM. 

Namun kebijakan dalam penegakan HAM tidak dipaparkan dengan gamblang. Salah satunya mengenai penguatan Komnas HAM.

Menurut Usman, selama 10 tahun terakhir, Komnas HAM terlihat tanpa dukungan pemerintah dan DPR.

Akibatnya, hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM berujung tanpa penyelesaian yang benar dan adil. 

"Kasus-kasus yang disebut seperti Kanjuruhan, KM50, hingga kematian Harun Al-Rasyid adalah contoh lemahnya Komnas HAM dan dukungan negara," ujar Usman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/12/2023).

Baca Juga: Ganjar Tanya Prabowo soal 12 Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Selain tidak ada penegasan mengenai penguatan Komnas HAM, ketiga Capres dinilai Usman juga tidak memberi solusi mengenai pelanggaran HAM akibat pembangunan pro-investasi dengan mengorbankan warga sipil.

Padahal, ketiga Capres dalam debat pertama memaparkan bagaimana upaya memajukan kesejahteraan sosial melalui pembangunan tanpa mengorbankan hak asasi warga.

Namun, penyelesaian pelanggaran hak warga sipil yang tergerus pembangunan seperti di Rempang, Nagari Air Bangis, Rembang, Wadas, Halmahera hingga Flores luput menjadi sorotan. 

"Para kandidat menyebut kekerasan, intimidasi aparat dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tak jelas. Tapi belum terdengar kebijakan yang kuat untuk akhiri siklus impunitas dan akuntabilitas aparat seperti melalui revisi UU Peradilan Militer," ujar Usman. 

Usman juga mengkritik pernyataan Prabowo Subianto menyikapi permasalahan yang terjadi di tanah Papua.

Baca Juga: Tanggapi Jawaban Prabowo Soal Pelanggaran HAM di Papua, Anies: Masalahnya Bukan Kekerasan

Prabowo saat debat menilai masalah yang terjadi di Papua tidak terlepas dari separatisme serta keterlibatan pihak luar. 

Program Prabowo dalam mengatasi permasalahan di Papua yakni penegakan hukum, memperkuat aparat di Papua, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi.

Menurut Usman, pandangan Prabowo soal perkuat aparat hingga pendekatan ekonomi membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti.

Kajian terbaru Lemhanas menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik.

"Solusi dialog perlu dalam mengakhiri tren kekerasan, konflik, dan pelanggaran HAM di Papua. Itu aspirasi orang asli Papua. Sayang belum terdengar kebijakan pengungsi internal, pembebasan sandera pilot Selandia Baru, penguatan MRP, dan pengadilan HAM di Papua. Itu mendesak," ujar Usman. 

Baca Juga: Jubir TKN Prabowo-Gibran Sebut Isu Pelanggaran HAM seperti Kaset Rusak yang Diputar Tiap 5 Tahun

Lebih lanjut Usman menilai, para kandidat Capres menyebut kekerasan, intimidasi aparat dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak jelas. 

Tapi belum terdengar kebijakan yang kuat untuk akhiri siklus impunitas dan akuntabilitas aparat melalui revisi UU Peradilan Militer.

Begitu juga soal penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih menjadi pekerjaan rumah. 

Sebab hingga kini belum ditangani dengan baik. Perlu kebijakan bukan hanya dari pemerintah tapi juga DPR. 

"Bagaimana Anies mewujudkan janji mengatasi konflik di Papua dengan dialog dan menghapus kriminalisasi atas kritik? Lalu bagaimana Ganjar akan mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu? Juga tidak kalah penting bagaimana Prabowo akan menempatkan HAM sebagai salah satu prioritas pemerintahannya?" ujar Usman 

"Kandidat harus menindaklanjuti janji-janji dan komitmen mereka berupa preferensi kebijakan yang kuat untuk memperbaiki situasi dan penegakan HAM di Indonesia," pungkas Usman.