Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Kenaikan Anggaran di Kemenhan Tidak Wajar, Begini Kata Jubir Menhan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan berpendapat, kenaikan anggaran di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) secara tiba-tiba dalam jumlah fantastis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 adalah tidak wajar.

Hal itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Kompas TV, Minggu (3/12/2023).

“Koalisi menilai, kenaikan anggaran di Kemenhan terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang fantastis adalah tidak wajar. Mengingat, momentumnya jelang Pemilu 2024,” demikian tertuis dalam keterangan itu.

“Terlebih lagi, kenaikan anggaran ini terjadi pada kementerian yang menterinya adalah calon presiden yang berpasangan dengan anak dari Presiden itu sendiri,” imbuhnya.

Dalam keterangannya, Koalisi Masyarakat Sipil menyebut pada Selasa, 28 November 2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan permintaan kenaikan anggaran di Kementerian Pertahanan.

Baca Juga: Anggaran Kemhan Naik di 2024, Ini Kata Menhan Prabowo

Kenaikan anggaran itu bersumber dari pinjaman luar negeri, dengan nominal sebesar USD 4 miliar atau setara dengan Rp 61,58 triliun.

“Kenaikan ini baru disepakati saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 28 November 2023,” menurut keterangan tertulis itu.

Koalisi tersebut juga berpendapat, mengukur efektifitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir akan sulit dilakukan.

Terlebih, saat ini Menteri Pertahanan juga merupakan kandidat presiden, sehingga dinilai akan sibuk mengurus urusan politik ketimbang urusan di Kementerian Pertahanan.

Publik, lanjut Koalisi, patut mempertanyakan kenaikan yang mendadak ini, apakah betul-betul untuk kepentingan membangun pertahanan atau berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral 2024.

“Selama ini, sektor pertahanan merupakan sektor yang tertutup, jauh dari transparansi dan akuntabilitas khususnya terkait dengan penggunaan anggaran,” tambah pihak Koalisi tersebut.

Bahkan, seringkali ada dugaan penyimpangan anggaran khususnya terkait belanja alutsista, namun sulit dibongkar dengan alasan dan dalih "rahasia negara".

“Apalagi aparat penegak hukum lain, seperti KPK, tidak bisa masuk untuk mengusut dugaan penyimpangan atau korupsi di dalam sektor ini,” katanya.

Hal ini juga menyebabkan sektor pertahanan rawan dugaan penyimpangan anggaran yang tinggi, karena tidak ada lembaga penegak hukum independen yang bisa masuk untuk menginvestigasi.

“Untuk itu, Koalisi menilai sebaiknya Pemerintah menunda kenaikan anggaran pertahanan ini karena sarat akan potensi penyimpangan dan kepentingan politik yang dilakukan pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo,” ujarnya.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan merupakan koalisi yang terdiri dari sejumlah organisasi, di antaranya IMPARSIAL, KontraS, YLBHI, PBHI, WALHI, ELSAM, Amnesty Internasional, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICJR, LBH Pos Malang, Centra Initiative, Setara Institute, ICW, HRWG, Public Virtue.

Namun begitu, Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Juru bicara (jubir) Menteri Pertahanan RI mengatakan, tidak ada yang tiba-tiba dalam peningkatan alokasi anggaran di Kemenhan.

“Tidak ada yang tiba-tiba, terkait peningkatan alokasi anggaran sudah masuk perencanaan yang menjadi komitmen pemerintah dalam hal ini Bapenas, Kemenkeu, dan Kemhan,” jelasnya melalui keterangan tertulis yang diterima kompas.tv pada Sabtu malam (2/12/2023).

Baca Juga: Menhan Prabowo Subianto Resmikan Titik Sumur Bor Bantuan Kemhan di Banyumas

Menurutnya, alokasi penambahan belanja yang diajukan sudah berdasarkan pada PSP atau penetapan sumber pembiayaan perencanaan 2020-2024.

“Jadi tidak ada kaitannya dengan pemilu, yang ada adalah terkait dengan kondisi geopolitik dan geostrategis global yang sangat dinamis, yang menuntut kita untuk terus memperkuat Alpahankam kita,” ujarnya, menegaskan.