Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Kenaikan Anggaran di Kemenhan Tidak Wajar, Begini Kata Jubir Menhan

Publik, lanjut Koalisi, patut mempertanyakan kenaikan yang mendadak ini, apakah betul-betul untuk kepentingan membangun pertahanan atau berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral 2024.

“Selama ini, sektor pertahanan merupakan sektor yang tertutup, jauh dari transparansi dan akuntabilitas khususnya terkait dengan penggunaan anggaran,” tambah pihak Koalisi tersebut.

Bahkan, seringkali ada dugaan penyimpangan anggaran khususnya terkait belanja alutsista, namun sulit dibongkar dengan alasan dan dalih "rahasia negara".

“Apalagi aparat penegak hukum lain, seperti KPK, tidak bisa masuk untuk mengusut dugaan penyimpangan atau korupsi di dalam sektor ini,” katanya.

Hal ini juga menyebabkan sektor pertahanan rawan dugaan penyimpangan anggaran yang tinggi, karena tidak ada lembaga penegak hukum independen yang bisa masuk untuk menginvestigasi.

“Untuk itu, Koalisi menilai sebaiknya Pemerintah menunda kenaikan anggaran pertahanan ini karena sarat akan potensi penyimpangan dan kepentingan politik yang dilakukan pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo,” ujarnya.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan merupakan koalisi yang terdiri dari sejumlah organisasi, di antaranya IMPARSIAL, KontraS, YLBHI, PBHI, WALHI, ELSAM, Amnesty Internasional, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICJR, LBH Pos Malang, Centra Initiative, Setara Institute, ICW, HRWG, Public Virtue.

Namun begitu, Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Juru bicara (jubir) Menteri Pertahanan RI mengatakan, tidak ada yang tiba-tiba dalam peningkatan alokasi anggaran di Kemenhan.

“Tidak ada yang tiba-tiba, terkait peningkatan alokasi anggaran sudah masuk perencanaan yang menjadi komitmen pemerintah dalam hal ini Bapenas, Kemenkeu, dan Kemhan,” jelasnya melalui keterangan tertulis yang diterima kompas.tv pada Sabtu malam (2/12/2023).

Baca Juga: Menhan Prabowo Subianto Resmikan Titik Sumur Bor Bantuan Kemhan di Banyumas

Menurutnya, alokasi penambahan belanja yang diajukan sudah berdasarkan pada PSP atau penetapan sumber pembiayaan perencanaan 2020-2024.

“Jadi tidak ada kaitannya dengan pemilu, yang ada adalah terkait dengan kondisi geopolitik dan geostrategis global yang sangat dinamis, yang menuntut kita untuk terus memperkuat Alpahankam kita,” ujarnya, menegaskan.