Kompas TV nasional rumah pemilu

PKS Sebut Kemenangan Anies-Muhaimin di Pilpres 2024 akan Hadirkan Keadilan bagi Kaum Buruh

Kompas.tv - 30 November 2023, 07:27 WIB
pks-sebut-kemenangan-anies-muhaimin-di-pilpres-2024-akan-hadirkan-keadilan-bagi-kaum-buruh
Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, di acara Gagas RI, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/11/2023). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra MH menyebut partainya bersama capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, berkomitmen untuk menciptakan kebijakan yang berkeadilan bagi kaum buruh di Indonesia. 

Indra mengatakan pihaknya juga menargetkan untuk menciptakan delapan juta lapangan kerja jika memenangkan Pemilu 2024. Ia mengatakan banyak warga di Tanah Air saat ini kesulitan mencari pekerjaan. 

Baca Juga: Kata Capres Anies usai Dengar Curhatan Petani Pengalengan, Singgung Kelangkaan Pupuk hingga KUR

Indra berharap PKS dan pasangan Anies-Cak Imin bisa mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. 

"Kita berharap pada Pemilu nanti, suara PKS naik signifikan, begitu juga dalam Pilpres Anies-Cak Imin meraih kemenangan agar bisa menghadirkan perubahan yang berkeadilan terutama bagi kaum buruh," kata Indra dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023). 

Selain berjanji akan membuat kebijakan yang menguntungkan kaum buruh, kata dia, PKS menggaungkan program pangan murah. 

"Pangan murah, kerja gampang, sehat mudah adalah bentuk PKS selalu berada di sisi kaum buruh. Tidak hanya menjelang pemilu tapi dari periode ke periode konsistensi itu selalu ditunjukkan oleh PKS," ujarnya. 

Menurut Indra, sulitnya mendapat pekerjaan saat ini disebabkan peraturan yang merugikan kaum pekerja. 

Ia mencontohkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) yang disahkan DPR. 

Baca Juga: Alasan PKS Tolak Pindahkan Ibu Kota ke IKN: Pasangan AMIN Gagas 14 Kota Jadi The New Jakarta

"Presiden PKS pernah membuat pernyataan tegas, ketika pertama kali UU Cipta Kerja disahkan, Presiden PKS mendesak Presiden RI menerbitkan Perppu pencabutan atau pembatalan omnibus law Cipta Kerja, karena setelah kalah voting di parlemen, kita tidak berhenti mengupayakan dengan cara lain," kata Indra.


 



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x