Kompas TV nasional rumah pemilu

Setara Institute Ingatkan Publik Lihat Rekam Jejak dalam Memilih Pemimpin, Termasuk Putusan MKMK

Kompas.tv - 14 November 2023, 13:03 WIB
setara-institute-ingatkan-publik-lihat-rekam-jejak-dalam-memilih-pemimpin-termasuk-putusan-mkmk
Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani, berpendapat bahwa isu mengenai kesejahteraan prajurit bukan merupakan pekerjaan rumah (PR) untuk Panglima TNI. (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)
Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Iman Firdaus

Tidak heran jika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut ada manipulasi hukum yang terjadi, sedangkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut bahwa ada upaya membawa negara dan aparaturnya melayani kepentingan pribadi dan golongan. 

Baca Juga: Curhat ke Gus Mus, Benny: Politik Harus Dikembalikan Kepada Moralitas

Selain itu para tokoh bangsa yang berkumpul di kediaman KH Ahmad Mustofa Bisri atau lebih sering dipanggil dengan Gus Mus di Kelurahan Leteh, Rembang, Jawa Tengah pada Minggu (12/11/2023), menyebut demokrasi telah dinodai.

Dalam petemuan tersebut Omi Komaria Madjid, istri pendiri Universitas Paramadina, almarhum Nurcholish Madjid (Cak Nun) menyebut saat ini korupsi, kolusi dan nepotisme dipertontonkan tanpa malu.

"Jika semua ciri orde baru sudah terakumulasi, maka wajar kecemasan rakyat tentang kebangkitan otoritarianisme bukanlah gosip para aktivis demokrasi atau elit politik," ujar Ismail. 

Lebih lanjut Ismail menyatkan Setara Institute mendorong penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu menjadi aktor utama yang menjaga integritas Pemilu sehingga tercipta keadilan elektoral pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. 

Setara Institute menentang segala bentuk intervensi, intimidasi, dan netralitas artifisial yang ditunjukkan oleh beberapa pihak. 

Baca Juga: Curhat soal KKN ke Gus Mus, Omi Komaria Khawatir soal Nepotisme Kekuasaan

"Netralitas buatan bukanlah netralitas yang otentik, karena di satu sisi menyerukan netralitas dan menyatakan tidak ada intervensi, tapi di sisi lain tetap membiarkan orkestrasi kandidasi, mobilisasi sumber daya, termasuk tidak melakukan upaya maksimum memastikan keadilan Pemilu," pungkas Ismail. 


 




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x