Moeldoko Buka Suara Soal Kantor DPC PDIP Solo Didatangi Polisi, Tegaskan Tak Ada Intervensi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan bahwa tak ada intervensi dari Presiden maupun pimpinan Polri soal kedatangan anggota polisi ke kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surakarta.

Moeldoko menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkali-kali menekankan bahwa Polri dan TNI harus netral dalam urusan politik praktis.

"TNI-Polri juga sama, nggak boleh menggunakan sarana-prasarana yang dimiliki untuk kepentingan politik praktis. Itu sudah ada aturannya," jelas Moeldoko di Jakarta, Kamis (9/11/2023).

"Apalagi memengaruhi bawahannya untuk berpolitik praktis. Itu sungguh tidak boleh. Jelas aturannya sudah ada. Tinggal kita kuat kontrolnya sebagai sebuah negara demokrasi," sambungnya.

Ia menerangkan, apabila terjadi pelanggaran dalam penerapan aturan netralitas aparatur sipil negara (ASN) tersebut, maka masyarakat bisa protes atau komplain.

"Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, itu dianggap sebagai pelanggaran, saya pikir masyarakat bisa komplain itu," tegasnya.

Ia juga menegaskan, Polri dan TNI tak akan mengintervensi persoalan politik praktis, apalagi partai politik.

Baca Juga: Kapolresta Solo Tepis Tudingan Intervensi Kantor DPC PDI-P Surakarta: Kami Pastikan Situasi Aman

"Ndak ada lah itu. Sama sekali nggak ada lah seorang pimpinan di TNI/Polri yang memberikan petunjuk apalagi ini berkaitan dengan partai politik yang saya pahami selama ini no (tidak) lah itu," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Solo Kombes Iwan Saktiadi menepis tudingan bahwa anak buahnya mengintervensi kegiatan politik praktis, usai sejumlah anggotanya berada di sekitar Kantor DPC PDIP pada Rabu (8/11/2023) siang.

Kombes Iwan menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan anak buahnya merupakan agenda patroli rutin yang dilaksanakan tidak hanya di Kantor DPC PDIP saja, melainkan 18 kantor lainnya.