Ganjar Ungkap Isi Diskusinya dengan Mahfud MD soal Penegakan Hukum: Ingat, Anti KKN!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menekankan pentingnya agenda penegakan hukum dalam program yang akan ia jalankan bersama bakal calon wakil presiden (bacawapres) Mahfud MD.

Bacapres yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun mengatakan agenda reformasi yang penting untuk segera dilaksanakan adalah penegakan hukum serta gerakan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Hari ini agenda itu (penegakan hukum) menjadi begitu penting, karena begitu banyaknya masyarakat mempertanyakan salah satu agenda reformasi yaitu penegakan hukum, yaitu anti KKN, maka pemerintah mesti serius betul mengurusi ini," kata Ganjar kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Minggu (29/10/2023).

Ia mengaku telah berdiskusi panjang dengan Mahfud mengenai penegakan hukum agar bisa diterapkan secara kelembagaan apabila mereka memenangi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

"Kami diskusi panjang dengan Pak Mahfud soal ini (penegakan hukum) agar secara kelembagaan, sistem yang sudah baik segera bisa dilaksanakan, maka regulasi yang sudah mengatur dengan ketat," ujarnya.

"Kalau lah kemudian tidak bisa menjangkau dalam pelaksanaannya, rasa-rasanya perlu ada yang di-review (ditinjau kembali)," sambungnya.

Baca Juga: Anies Ajak Masyarakat di Jember Pilih Pemimpin yang Tidak Nepotisme dan Tidak Curang di Pemilu

Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 dan periode 2018-2023 itu menekankan pentingnya peran penegak hukum dalam penegakan hukum.

"Aktor menjadi penting, maka memilih penegak-penegak hukum yang tangguh, yang kemudian bisa betul-betul imparsial, maka itu menjadi penting," ungkapnya.

Sebab, menurut Ganjar, rakyat akan kecewa apabila penegakan hukum tak berubah seperti masa sebelum Reformasi 1998.

"Karena rakyat pasti akan kecewa, karena dulu tahun 98 terjadi perubahan besar, pasti menginginkan adanya perbaikan-perbaikan dalam sistem ketatanegaraan, salah satunya anti KKN," ujarnya.

"Ingat, anti KKN!" tegasnya.

Baca Juga: Gibran Sebut akan Jadwalkan Pertemuan dengan FX Rudy yang Minta KTA PDIP Dikembalikan

Sebelumnya, Mahfud pernah mengatakan, separuh persoalan bangsa Indonesia bisa selesai apabila penegakan hukum dilakukan dengan baik dan benar.

"Kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar, maka menurut saya, meskipun angka 50 persen ini adalah dugaan yang sifatnya kuantitatif, taruhlah separuh, menurut saya separuh dari persoalan bangsa ini bisa selesai," tegasnya dalam acara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta Barat, Rabu (18/10/2023), yang disiarkan Breaking News Kompas TV.

Ia menyebut, hukum yang ditegakkan dengan baik akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi, infrastruktur, serta aspek kehidupan lain.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam Kabinet Indonesia Maju itu pun menekankan perlunya kepastian dan ketegasan hukum terhadap para elite atau penguasa.

"Kalau ke atas, kepastian hukum itu antara penguasa-penguasa/elite itu terkadang tidak memberi kepastian hukum, ada tumpang tindih, ada korupsi, kolusi, dan sebagainya, di bawah itu tidak dapat perlindungan hukum," ujarnya.

"Sehingga bagi saya penegakan hukum ke depan (pada masa yang akan datang, -red), ke atas harus ada kepastian dan ketegasan, ke bawah harus ada perlindungan hukum," kata guru besar ilmu hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu.

Pasangan Ganjar-Mahfud dideklarasikan oleh empat partai, yakni PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.