Sekjen PDIP Nilai Reshuffle Kabinet Kurang Kondusif jika Dilakukan Sekarang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi isu perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat menjawab pertanyaan wartawan soal isu tersebut di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Jakarta, Selasa (3/10/2023), Hasto menilai kondisi politik saat ini kurang kondusif bagi Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle.

Pasalnya, tahap pendaftaran bakal calon presiden (capres) maupun bakal calon wakil presiden (cawapres) akan segera dilaksanakan pada 19 hingga 25 Oktober 2023.

"Tentu saja momentum tersebut akan dipergunakan sebaik-baiknya dan bagi Presiden Jokowi, skala prioritas saat ini adalah melakukan langkah-langkah percepatan terhadap seluruh target-target program strategis yang sudah dicanangkan," kata Hasto, Selasa, dipantau dari siaran Breaking News Kompas TV.

Ia menyebut kabinet pemerintahan Jokowi juga perlu melakukan evaluasi konstruktif yang nantinya akan diserahkan kepada presiden maupun pemerintahan yang baru.

"Itu reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap, itu reshuffle dapat dilakukan," terangnya.

Baca Juga: Pertemuan Jokowi dan SBY Dikabarkan Bahas Reshuffle Kabinet, Ketua DPP PDIP: Saya Tidak Tahu

Akan tetapi, Hasto menyatakan, pihaknya menyerahkan keputusan melakukan reshuffle kepada Presiden Jokowi.

"Tapi sepenuhnya, terkait dengan reshuffle kami serahkan kepada Presiden Jokowi, karena itu hal prerogatif beliau," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelengkan kepala saat ditanya soal isu perombakan kabinet.

"Dengar dari mana?" jawab Jokowi saat ditanya wartawan di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023) malam.

Sementara Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan cepat atau lambat Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet untuk mengganti menteri yang menghadapi masalah hukum.

Baca Juga: SBY Bertemu Jokowi di Istana Bogor, Sekjen PDIP: Tradisi Silaturahmi yang Baik

“Kalau kita lihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, ada kementerian yang mempunyai masalah hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau pergantian dari menteri di kementerian tersebut,” ucap Puan di Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), Selangor, Malaysia, Senin (2/10/2023).

Meski demikian, dia menegaskan bahwasanya reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.

“Tapi seperti yang saya sampaikan, itu hak prerogatif presiden. Kapan dan siapa itu merupakan wewenang presiden,” ujar Puan.

Isu reshuffle Kabinet Indoneia Maju kembali menguat di ruang publik pasca-penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di kantor Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

KPK juga melakukan penggeledahan di rumah dinas Mentan Syahrul dan menyita 12 pucuk senjata api, dokumen, dan uang tunai bernilai miliaran rupiah.