Dikritik soal Dampak Lingkungan di Rempang, Bahlil: Walhi Jangan Merasa Lebih Tahu dari Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah telah melakukan kajian menyeluruh mengenai proyek Eco City dan industri di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Bahlil membantah kritik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengenai potensi dampak lingkungan akibat proyek di Rempang.

"Sudah lah, pasti (bagian dari kajian). Jangan Walhi merasa lebih tahu daripada pemerintah. Kalian ini sudah seperti negara ini seolah-olah diatur oleh lembaga lain," katanya dalam konferensi pers pada Senin (25/9/2023).

Baca Juga: Bahlil Ungkap Arahan Presiden Jokowi soal Rempang: Selesaikan secara Kekeluargaan

Bahlil menyatakan telah ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) mengenai proyek pembangunan di Rempang. Ia menegaskan proyek Rempang Eco City tidak akan merugikan lingkungan sekitar.

“Mana ada negara yang mau menyengsarakan rakyatnya? Tulis baik-baik, kita hargai pemikiran Walhi, tapi juga negara punya tujuan,” ujarnya.

"Kan ada AMDAL-nya, negara kita ini kalau khawatir terus, curiga terus, kapan mau maju? Kita ini dikasih bumbu curiga orang, takut terus, kapan kita maju?" lanjutnya.

Bahlil menggelar konferensi pers usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dia menyebut Jokowi memberi arahan untuk menyelesaikan perkara Rempang secara kekeluargaan.

Bahlil menyampaikan, masyarakat Rempang bersedia dipindahkan ke lokasi lain di pulau yang sama. Bahkan, sambungnya, masyarakat menawarkan secara sukarela untuk mendaftar menjadi keluarga yang hendak dipindahkan.

"Mereka sangat menerima investasi, sampai Pak Gerisman (tokoh masyarakat Rempang) menyampaikan kepada saya, ‘Kiamat lima kali pun kampung kita ini, Pak Menteri, tidak maju kalau tidak ada investasi,’” katanya.

Baca Juga: Menteri Bahlil Bantah Warga Rempang Diberi Tenggat 28 September, Klaim 300 KK sudah Daftar Relokasi