Jadi Tersangka Suap Pengadaan Barang Jasa, Kabasarnas Henri Alfiandi Tidak Ditahan di KPK

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka suap proyek pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) periode tahun 2021-2023.

Keduanya yakni Direktur Utama Intertekno Grafika Sejati (PT IGK) Marilya, dan Direktur Utama Kindah Abadi Utama (PT KAU) Roni Aidil. 

Marilya (MR) ditahan selama 20 hari pertama di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Sama seperti MR, Roni Aidil alias RA ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 gedung ACLC.

"Atas dasar kebutuhan penyidikan, Tim Penyidik menahan para tersangka MR dan RA untuk 20 hari
pertama terhitung mulai tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di gedung KPK, Rabu (26/7/2023).

Kemudian untuk dua tersangka lainnya yakni Kepala Basarnas (Kabasaranas) periode 2021-2023 Henri Alfiandi (HA) dan Letkol (Adm) Afri Budi Cahyanto (ABC), selaku Koorsmin Kabasarnas tidak ditahan di rutan KPK.

Baca Juga: Kronologi OTT Pejabat Basarnas: Bawa Uang Hampir Rp1 Miliar, Transaksinya di Kawasan Mabes TNI

Alex menjelaskan tersangka HA dan ABC yang diduga sebagai penerima suap penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI.

Kemudian untuk proses hukum lebih lanjut diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI.

"Sebagaimana ketentuan Pasal 42 UU KPK, KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, Jo Pasal 89 KUHAP," ujar Alex.

Adapun tersangka Mulsunadi Gunawan (MG) selaku komisaris utama PT Multi Grafika Cipta Sejati (PT MGCS) diminta untuk kooperatif untuk menyerahkan diri ke gedung KPK.

"Untuk Tersangka MG, kami ingatkan untuk kooperatif segera hadir ke Gedung Merah Putih KPK mengikuti proses hukum perkara ini," ujar Alex.

Baca Juga: KPK Periksa Menhub Budi Karya Sumadi Terkait Kasus Suap Jalur Kereta Api

Kronologi OTT Kabasarnas

Sejatinya Henri sudah ditarik ke Mabes TNI dalam rangka pensiun. Posisi Henri Alfiandi sebagai Kabasarnas digantikan oleh Marsdya TNI Kusworo dari Dansesko TNI. 

Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Namun proses serah terima jabatan Henri Alfiandi kepada Kusworo belum dilakukan. 

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) Selasa siang (25/7/2023), KPK mengamankan 11 orang dan lima di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Pihak yang dicokok KPK dalam OTT yakni Marilya, HW supir Marilya dan ER pegawai Marilya. Ketiganya ditangkap di Jalan Mabes Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur. 

Baca Juga: Respons Mabes TNI Usai Perwira TNI AU Kena OTT KPK: Proses Hukum Sesuai Prosedur yang Berlaku

Diduga MR telah menyerahkan uang sebesar Rp999,7 juta kepada ABC. Dalam pemeriksaan penyerahan uang tersebut dilakukan di salah satu parkiran bank di Mabes TNI Cilangkap. 

Tak berselang lama tim kemudian menangkap ABC di salah satu restoran soto di Jatisampurna, Bekasi. Turut diamankan goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang Rp999,7 juta.

Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk lanjutan permintaan keterangan.

Setelah OTT, KPK kemudian mengumpulkan informasi dan bahan keterangan dari sejumlah pihak dari PT IGK, PT KAU.

Hasilnya pemeriksaan sejumlah saksi dan data yang diperoleh tim KPK, Kepala Basarnas Henri Alfiandi melalui ABC diduga mendapat uang suap Rp999,7 juta dan Rp4,1 miliar dari tiga proyek pengadaan barang dan jasa. 

Baca Juga: Pernyataan Basarnas Terkait OTT KPK Salah Satu Pejabatnya: Kami Hormati Proses Hukum

Selanjutnya dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, HA bersama dan melalui ABC
diduga mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021-2023 sekitar Rp88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek.

"Hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik Puspom Mabes TNI," ujar Alex.