Buntut Kisruh PPDB 2023, Menko PMK Minta Pemda Cermat Susun Perencanaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta jajaran pemerintah daerah untuk cermat dalam menyusun perencanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Intinya, kami mohon pemerintah daerah semakin cermat di dalam membuat perencanaan PPDB itu jangan terlalu mepet waktunya pada masa penerimaan," kata Muhadjir di lingkungan Istana Kepresidenan, Selasa (18/7/2023).

Ia mengingatkan, PPDB bisa dirancang bahkan setahun sebelum pembukaan tahun ajaran baru.

"Begitu anak-anak masuk naik kelas 6 kan tahun depan dia calon siswa SMP, mestinya pada waktu itu sudah bisa dikoordinasikan antar-kepala sekolah, masing-masing kepala dinas," urainya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla periode 2016 - 2019 ini pun mengaku memiliki data mengenai persoalan PPDB di berbagai daerah.

"Saya sudah punya data, ya ndak banyak-banyak amat kasusnya itu, hanya memang menyebar hampir di seluruh daerah ada kasus," ujarnya.

Baca Juga: 4 Sebab Kisruh PPDB 2023 Menurut Pengamat: Zonasi Terlalu Ketat hingga Pembangunan Belum Merata

Ia menuturkan, temuan kekisruhan PPDB saat ini mestinya bisa diselesaikan masing-masing daerah apabila pemerintah daerah lebih proaktif, sehingga pemerintah pusat tak perlu turun tangan.

Meski demikian, ia memastikan pihaknya tetap akan melakukan evaluasi terkait PPDB tahun 2023 ini.

Ia menyebut, beberapa kecurangan PPDB, misalnya pemalsuan alamat atau manipulasi nilai calon siswa bisa diantisipasi dan ditangani melalui konfirmasi proaktif.