Kisruh PPDB 2023 Terjadi di Sejumlah Daerah, Sanksi Mengintai Para Pelanggar

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta masyarakat yang mengalami atau menemukan kecurangan selama masa PPDB untuk segera melapor. 

"Kalau ada yang seperti itu, segera laporkan kepada saya," ujarnya di Desa Wisata Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Jumat (14/7/2023) dilansir dari Kompas.com.

Sebelumnya, Ombudsman Jateng mengungkapkan ada setidaknya 50 pengaduan masyarakat melalui Posko PPDB ORI Perwakilan Jateng.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng Siti Farida mengatakan pengaduan masyarakat yang diterima lembaganya terkait pelaksanaan PPDB Jateng jenjang SMA sederajat tahun 2023 cukup beragam, mulai dari jalur zonasi, afirmasi, prestasi, maupun perpindahan tugas orang tua.

"Aduan kami terima lewat kanal daring dari sejumlah daerah di Jawa Tengah," kata Farida, Rabu (21/6/2023) dilansir dari Tribunnews.

Pada Kamis (13/7/2023), sejumlah kader organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila menuntut pengusutan dugaan pungutan liar (pungli) dalam PPDB tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP).

Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Supaat menyebut pihaknya telah melarang dan memberikan teguran kepada pihak sekolah yang melanggar aturan.

Baca Juga: PPDB Jateng 2023, Ombudsman Jateng Terima 50 Aduan

Dugaan Kecurangan di PPDB Bengkulu

Kisruh PPDB 2023 juga mencuat di Provinsi Bengkulu. Ombudsman Bengkulu masih mendalami informasi lisan serta konsultasi dari masyarakat terkait dugaan pungutan liar dalam proses PPDB.

"Sampai sekarang, untuk resmi laporan pungli belum masuk ke Ombudsman. Kalau yang masuk ke kami ini terkait dengan calon peserta didik yang belum mendapat atau masuk ke dalam sekolah yang sebagaimana mereka mendaftar," kata Kepala Asisten Pemeriksaan Ombudsman Perwakilan Bengkulu Jaka Andhika di Bengkulu, Selasa (11/7/2023), dilansir dari Antara.

Salah satu aduan yang masuk ke Ombudsman Bengkulu, kata Jaka, berkaitan dengan calon siswa yang mendaftar lewat jalur zonasi. Meski rumah serta data kependudukan sudah sesuai dengan syarat jalur zonasi, calon siswa itu dinyatakan tidak lulus.

"Ada satu dari jalur prestasi yang juga tidak masuk, sehingga disampaikan oleh pihak sekolah agar disarankan mengikuti jalur zonasi karena domisili yang bersangkutan masih dalam radius kalau berdasarkan KK tempat tinggal, tetapi juga tidak masuk nilainya ternyata ada penilaian kembali di jalur zonasi," kata dia.

Baca Juga: Mencuat di Rapat DPR soal PPDB: Jalur Zonasi-Prestasi Dimanipulasi hingga 1 KK Isinya 20 Anak

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan para orang tua bahwa melakukan kecurangan dalam PPDB sama saja mendidik anak menjadi calon koruptor.

"Mestinya orang tua juga harus menyadari kalau sejak awal anak-anaknya dididik dengan cara yang curang, ya itu jadi calon koruptor itu," kata Muhadjir kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Dia menekankan, orang tua punya tanggung jawab pertama dan utama untuk melakukan pendidikan moral pada anak.

"Kalau anaknya sejak awal diajari ketika masuk sekolah pun dengan cara curang, apa yang diharapkan dari anak-anaknya nanti?" kata Muhadjir.