Jokowi Akui Cawe-Cawe di Pilpres 2024: Ini demi Kepentingan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui bahwa dirinya cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore. 

Pada kesempatan tersebut, Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden 2024-2029 menjadi krusial. Termasuk Pilpres 2029-2034 mendatang.

Pasalnya, menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa menjadikan negara maju pada 2030.

Oleh karena itu, kebijakan dan strategi kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak.

"Karena itu saya cawe-cawe. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional," katanya di hadapan para pemimpin redaksi media massa nasional, Senin.

"Kesempatan kita hanya ada 13 tahun ke depan. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu.

Baca Juga: Jokowi Dinilai Dukung Prabowo dan Ganjar, Pengamat: Wajar Kok! | DUA ARAH

Dia mencontohkan, negara semacam Korea Selatan adalah contoh terbaik. Negara itu bisa menjaga kemajuannya dengan kepemimpinan yang stabil.

Karena itu, Jokowi menyatakan bahwa Pilpres 2024 sangat penting.

Dia juga menuturkan, tidak ada peraturan yang melarang soal cawe-cawe pada Pilpres 2024.

"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang," kata Jokowi.

"Tolong dipahami, ini demi kepentingan nasional. Memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial, penting sekali, harus tepat dan benar,” sambungnya.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan.

Dalam hal ini, Jokowi menginginkan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.

Kemudian, pemimpin nasional ke depan juga diharapkan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hilirisasi, transisi energi bersih, dan lainnya.

Selain itu, Jokowi juga mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair. Karenanya, Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN.

Terakhir, Jokowi ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu.

Dengan begitu akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah hoaks atau berita bohong, dampak negatif artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, hingga black campaign melalui media sosial atau online.

Baca Juga: Anies Bandingkan Pembangunan Jalan Era Jokowi, Ini Kata Menteri PUPR

Sementara terkait dengan siapa bakal capres dan cawapres yang dijagokan, Jokowi mengaku hal tersebut urusan partai politik (parpol).

"Kalau urusan siapa capres cawapres itu urusan partai politik. Saya tidak bisa intervensi. Bisa itu calonnya 2, 3, 4, itu urusan parpol," jelasnya.

Jokowi juga menegaskan bahwa pihaknya akan menghormati dan menerima pilihan rakyat serta akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.

Adapun pada pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokoler, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmuddin.