Kompas TV nasional hukum

Pukat UGM Sebut Politik Transaksional Penyebab Kepala Daerah Korupsi dan Ditangkap KPK

Kompas.tv - 16 April 2023, 14:35 WIB
pukat-ugm-sebut-politik-transaksional-penyebab-kepala-daerah-korupsi-dan-ditangkap-kpk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan para tersangka kasus dugaan korupsi suap dan penerimaan gratifikasi pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet untuk proyek Bandung Smart City tahun anggaran 2022-2023, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu (16/4/2023). (Sumber: Kompas TV/Antara)
Penulis : Nadia Intan Fajarlie | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Totok Dwi Diantoro menyebut politik transaksional sebagai penyebab sejumlah kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.

Totok menjelaskan, korupsi oleh pejabat publik, termasuk kepala daerah, merupakan konsekuensi dari politik transaksional yang memuat kebutuhan untuk mengembalikan ongkos politik yang sudah dikeluarkan sebelumnya, sekaligus membiayai pemenangan pada pemilu kali ini. 

"Tentu saja juga diiringi dengan moral hazard memburu rente," ujarnya, Sabtu (15/4/2023), dilansir Kompas.id.

Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Bandung Yana Mulyana dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (14/4/2023).

KPK lantas menetapkan Yana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap dan penerimaan gratifikasi pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet untuk proyek "Bandung Smart City" tahun anggaran 2022-2023.

Baca Juga: Gegara Terima Suap Wali Kota Bandung Yana Mulyana jadi Lebaran di Rutan KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan, salah satu kesepakatan dalam kasus gratifikasi Wali Kota Bandung itu ialah mengubah termin pembayaran kontrak pekerjaan ISP senilai Rp2,5 miliar dan pemberian uang persiapan menyambut Lebaran 2023.

Totok melihat, korupsi Yana untuk kebutuhan Lebaran tak lepas dari upayanya untuk memperkuat relasi dengan konstituen. 

Korupsi politik semacam itu, kata dia, dikhawatirkan mengakibatkan kebijakan yang diambil kepala daerah cenderung merugikan kepentingan publik.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, pihaknya akan mendalami apakah Yana menerima suap untuk keperluan pemenangan Pilkada 2024 atau tidak.

Ali mengungkapkan, dalam OTT itu, KPK menyita uang senilai ratusan juta rupiah. Selain itu, disita sejumlah uang dolar Singapura, dolar Amerika Serikat (AS), baht Thailand, ringgit Malaysia, dan yen Jepang. KPK juga menyita sepasang sepatu kets merek Louis Vuitton.



Sumber : Kompas TV/Kompas.id


BERITA LAINNYA



Close Ads x