Ketua Fraksi PAN Yakin Jokowi Ingin Biaya Haji Tak Membebani Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun akan tak setuju dengan usulan Kementerian Agama (Kemenag) yang akan menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 menjadi Rp 69,1 juta. 

Diketahui, Kemenag mengusulkan perubahan biaya haji 2023 menjadi Rp 69,1 juta perjemaah. Ini lebih tinggi dibanding haji 2022 yang rata-rata Rp 39,8 juta. 

Baca Juga: Komisi VIII DPR RI Usulkan Biaya Haji 2023 Bisa Disesuaikan dengan Prinsip Istitha'ah

Menurut dia, biaya sebesar Rp 69,1 juta itu kian membebani masyarakat dalam menunaikan ibadah ke tanah suci tersebut. 

"Saya yakin Jokowi juga ingin agar masyarakat dimudahkan. BPIH tidak membebani," kata Saleh kepada wartawan, Selasa (24/1/2023). 

Saleh menjelaskan, jemaah reguler berjumlah 203.320 orang. Jika ada kenaikan hampir 30 juta seperti usulan Kemenag, uang jemaah yang akan terkumpul sekitar Rp 14,06 triliun lebih. 

Kemudian, ditambah lagi dari manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp 5,9 triliun, sehingga total uang jemaah yang dipakai mencapai Rp 20 triliun lebih per tahun.

"Sementara itu, ada lagi biaya penyelenggaraan haji dari APBN Kemenag sebesar Rp 1,27 triliun dan Kemenkes sebesar 283 miliar," tutur Saleh. 

Ia menyebutkan, berdasarkan pemetaan penggunaan anggaran dan juga situasi terkini masyarakat, usulan kenaikan BPIH 2023 dinilai sangat tidak bijak dengan berbagai alasan.

Menurut dia, kalau tetap dinaikkan, akan ada asumsi di masyarakat bila dana haji dipergunakan untuk pembangunan infrasturuktur. 

Sebab, pengelolaan keuangan haji semestinya sudah semakin terbuka dan profesional. 

"Di medsos, sudah banyak yang bicara begitu. Katanya, ongkos haji dipakai untuk infrastruktur. Semestinya, BPKH dan kemenag menjawab dan memberikan klarifikasi. Biar jelas dan semakin transparan," katanya.

Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief menjelaskan BPIH 2023 yang disusun telah memperhitungkan penurunan paket layanan haji 30 persen dari Pemerintah Arab Saudi.

Menurut Hilman, paket layanan haji (Masyair) 2022 sebesar SAR5.656,87. Sedangkan tahun ini, Kemenag berhasil menegosiasi hingga menjadi SAR4.632,87, turun sekitar SAR1.024 atau 30 persen.

Paket layanan haji yang diturunkan Pemerintah Arab Saudi meliputi layanan dari 8-13 Zulhijjah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang biasa disebut juga dengan Armuzna atau Masyair.

Baca Juga: Kemenag: Usulan BPIH 2023 Sudah Perhitungkan Penurunan Paket Layanan Haji dari Pemerintah Arab Saudi

Ia memastikan pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga sesuai yang ditetapkan Saudi. Meski demikian, pihaknya tetap mempertahankan kualitas layanan bagi jemaah di Masyair.

"Jadi terkait paket layanan haji di Masyair, hitungan dalam usulan BPIH pemerintah juga turun, kisarannya juga 30 persen dan itu sangat signifikan," ujar Hilman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/1/2023).