Pengamat Sebut Hubungan PDIP-Nasdem Rumit dan Semakin Ekstrem: Dasarnya Suka dan Tidak Suka

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hubungan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai rumit dan semakin ekstrem seiring berjalannya waktu. 

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, permasalahan antara Nasdem dengan PDIP terkait posisi menteri ini didasarkan atas dasar suka dan tidak suka. 

"Bagi siapa pun yang melihat isu reshuffle belakangan ini, memang tendensinya itu didasarkan atas dasar suka atau tidak suka," kata Adi dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Kamis (5/1/2023). 

"Karena kalau didasarkan kinerja kementerian, saya kira hampir semua kementerian yang di bawah presiden, memang harus dievaluasi secara keseluruhan."

Selain itu, sikap PDIP juga dinilai berubah total semenjak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mereka di 2024.

"Yang kemudian menjadi sangat politis, yang tadi saya sebut suka atau tidak suka, karena sejak Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai jagoan di 2024, sikap politik teman-teman PDIP sangat berbeda," tambah Adi. 

Puncaknya terjadi saat Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dievaluasi. 

Baca Juga: Johnny G Plate Jawab Djarot soal Desakan Mundur Menteri Nasdem: Banyak Politisi Merasa Presiden

Bahkan, Djarot mengatakan, jika gentle, keduanya seharusnya mundur dari jabatan menteri. 

Nasdem sendiri tak terlalu mempedulikan ucapan dari pihak PDIP karena masalah menteri atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. 

Adi menambahkan, apabila Nasdem tetap bertahan di pemerintahan, hal itu adalah sesuatu yang wajar karena mereka punya kontrak politik dengan Presiden Jokowi hingga 2024.

Adi juga menyebut, hal tersebut juga membuat hubungan Nasdem dan PDIP rumit dan semakin ekstrem. 

"Tapi kan Nasdem punya pembelaan yang menurut saya rasional. Kontrak politik Nasdem dengan Jokowi itu kan sampai 20 Oktober 2024, bukan kontrak yang harus berakhir di awal Januari 2023," lanjutnya.