Luhut Kembali Singgung OTT KPK: Jangan Jadi Negara Drama, karena Senang Lihat OTT

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung terkait operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK.

Luhut mengaku sejatinya dirinya tidak ingin Indonesia menjadi negara yang terkenal karena sering melakukan giat OTT. 

"Sebenarnya kita tidak ingin negara kita ini masuk negara yang OTT. Kalau kita semua lihat negara-negara maju bermartabat itu hampir tidak ada lagi yang OTT," kata Luhut dalam acara Green Port Awards 2022, seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya hampir tidak adanya OTT di negara maju dikarenakan terdapat sistem yang bagus dalam pencegahan korupsi, yakni dengan penerapan digitalisasi.

Luhur pun kemudian menuturkan saat ini pemerintah juga terus membangun sistem digitalisasi di berbagai sektor.

Menko Marves ini berujar, sistem digital akan menangkal terbukanya peluang perbuatan tidak terpuji, yakni korupsi.

"Nah kita sekarang membangun sistem supaya jangan ada lagi ke depan orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tidak terpuji tadi," ungkapnya.

"Digitalisasi itu membangun satu sistem untuk tidak bisa kita membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena negara-negara yang bermartabat, negara yang maju, itu membangun sistem digitalisasi," jelasnya.

Luhut memberi contoh digitalisasi yang telah diterapkan di sektor pelabuhan di mana kini para vendor tidak ada lagi yang membayar secara tunai. Langkah ini menurutnya dapat meminimalisasi aksi korupsi.

Baca Juga: ICW Kritik Pernyataan Luhut soal KPK Tak Perlu Lakukan OTT: Digitalisasi Tak Menutup Celah Korupsi

"Semua sudah digitalisasi. Jadi itu akan mengurangi korupsi, mengurangi juga inefisiensi, mengurangi juga OTT-OTT yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini," katanya menegaskan.

"Bukan soal berani tidak berani nangkap OTT ya, kalau membuat OTT-OTT itu saya kira bagus, tapi kan kalau terus-terus begitu, kita nanti jadi negara apa dibilang orang. 'Ini negara katanya hebat tapi masih OTT saja'. Kenapa? Berarti sistem kita ndak baik," imbuhnya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan saat ini dunia telah betul-betul dikendalikan oleh teknologi. Ia pun mengajak pemangku kepentingan, khususnya di pelabuhan, untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan terus membangun sistem digitalisasi.

"Inilah membangun satu ekosistem kita bernegara sehingga negara ini jangan jadi negara yang drama. Drama karena Anda senang lihat orang OTT-OTT," jelasnya. 

Pengembangan ekosistem digital, lanjut Luhut, juga akan mendorong efisiensi. Salah satunya dengan implementasi green and smart port di sejumlah pelabuhan di Indonesia.

Sebelumnya Luhut sempat menuai kontroversi lantaran menilai OTT yang dilakukan KPK membuat citra negara ini jelek.

Pernyataan itu disampaikan Luhut saat berbicara dalam konteks penguatan digitalisasi akan menutup celah korupsi.

"Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut saat berpidato dalam acara launching Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Dia lebih menekankan upaya pencegahan, seperti melakukan sistem digitalisasi.

Menurutnya, adanya digitalisasi pelayanan publik, akan memperkecil kesempatan korupsi di tingkat kementerian/lembaga hingga di pemerintah daerah (pemda).

"Jadi KPK itu jangan sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Lihat-lihat lah. Tapi kalau sudah didigitalisasi menurut saya tidak bisa main-main," tegasnya.

Baca Juga: Tak Setuju Cibiran Luhut, Ma'ruf Amin Tanggapi Persoalan OTT KPK: Masih Dibutuhkan