Deretan Pernyataan Kontroversial Luhut Pandjaitan, OTT KPK hingga 110 Juta Warga Dukung Tunda Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengeluarkan pernyataan kontroversional. Kali ini, ia merepson dengan seringnya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK bisa memperburuk image Indonesia di mata internasional.

Pernyataan tersebut ia lontarkan dalam forum Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar KPK dan sejumlah kementerian atau lembaga lainnya. Luhut yakin dengan digitalisasi transaksi, maka OTT bisa tak terjadi lagi.

Ia mencontohkan dengan digitalisasi yang diterapkan pada 14 pelabuhan dengan penggunaan aplikasi e-Katalog kembangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aplikasi itu berhasil mendata 2,3 juta item senilai Rp1.600 triliun.

"Itu sama dengan 105 miliar dollar (Amerika Serikat). Jadi kita enggak usah cari mana macam korupsi, yaitu salah satu tempat korupsi. Jadi sarangnya targetin," terangnya, Selasa (20/12/2022) kemarin.

Ia melanjutkan nantinya dengan digitalisasi terasebut tak akan ada yang bisa melawan atau melakukan kecurangan dalam sistem dan operasi yang dilakukan secara digital.

Baca Juga: KPK Jawab Luhut soal OTT Bikin RI Jelek: Pemberantasan Korupsi Tidak Hanya Fokus Penindakan Saja

Digitalisasi, termasuk di sektor pelabuhan, kata Luhut, mengubah tatanan di Indonesia.

"Karena ini mengubah negeri ini, kita enggak usaha bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata Luhut.

Ia juga menambahkan jika seseorang bekerja dengan hati maka hal itu bisa membuatnya tidak menjadi pencuri. Luhut melanjutkan agar KPK tak kerap melakukan OTT jika sistem digitalisasi sudah berhasil.

"Ya kalau hidup-hidup sedikit bisa lah. Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau," ujar Luhut.

"Jadi KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap tangkap, itu. Ya lihat-lihatlah, tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya, (koruptor) enggak akan bisa main-main," ucap Luhut.

Baca Juga: Suara Keras Abraham Samad dan Novel Baswedan Tanggapi Luhut soal OTT KPK

Kenaikan tarif tiket Candi Borobudur jadi Rp750 ribu

Sebelumnya Luhut juga sempat menyatakan hal kontroversial dengan menaikan harga tiket masuk Candi Borobudur menjadi Rp750 ribu per orang.