JATAM Beber Sejumlah Wilayah Diduga Tempat Anggota TNI-Polisi Bekingi Mafia Tambang, Ini Daftarnya

JAKARTA, KOMPAS.TV -  Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar menyebut, beberapa wilayah di luar Pulau Jawa diduga jadi tempat beking tentara-polisi beroperasi terkait dugaan tambang ilegal. 

Melky juga membenarkan terkait pernyataan Menko Polhukkam Mahfud MD pada Kamis (15/12/2022) kemarin soal aparat yang diduga jadi beking mafia, termasuk mafia tambang ilegal. 

"Keduanya (oknum TNI-Polri). Kan tidak hanya polisi itu yang bermain," papar Melky, Jumat (16/12) saat dihubungi KOMPAS.TV.

Baca Juga: JATAM Benarkan Mahfud MD soal Dugaan TNI-Polisi Bekingi Mafia Tambang, Ini Contoh dan Polanya

Dalam data JATAM, para oknum anggota TNI-Polri ini diduga bekingi sejumlah wilayah diduga tempat mafia tambang ilegal. 

Daftar wilayah tambang ilegal itu, berdasarkan keterangan Melky yang bersumber dari data JATAM itu berada di Jambi sampai Pulau Buru. 

"Di Kaltim, Kaltara, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Pulau Bangka, di Pulau Buru dan lain-lain," paparnya. 

Lantas, Melky menyebut soal operator di level wilayah itu yang disebut bisanya dilakukan oleh aparat dengan tingkatan lebih rendah. 

"Operatornya, biasanya yang ada di lapangan, berpangkat kecil," paparnya. 

"Tetapi, oknum-oknum ini, tentu tidak sendirian, ada kepentingan besar di baliknya, yaitu atasan," sambung Melky. 

Baca Juga: Mahfud MD: Soal Beking-bekingan Ini Sudah Lama, Cuma Tidak Ada yang Berani Ngomong Saja

Ia memberikan contoh, kasus nyanyian Ismail Bolong soal dugaan tambang Ilegal di Kalimantan Timur yang sempat heboh beberapa waktu lalu terkait dengan dugaan onum aparat negara tersebut. 

"Kan tidak mungkin sekelas Ismail Bolong mau bermain terbuka begitu, kalau tidak dibekingi atasan," papar dia.

Ketika ditanya soal level tingkatan TNI-Polri diduga bekingi tambang, Melki mengiyakan soal tingkatannya bisa sampai jenderal, seraya berharap persoalan ini diselesaikan di level tinggi, bukan sekadar operator atau aparat di lapangan saja.

"Iya (selevel jenderal-red). Jadi, ini persoalannya institusi, sehingga mesti dibersihkan dari atas," tutup dia.

Baca Juga: Kata Mahfud MD soal Dugaan Aparat Bekingi Mafia, Sebut Tak Hanya di Kasus Tambang Ilegal

Sebelumnya seperti diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bicaara soal adanya tentara-polisi bekingi tambang. 

Mahfud mengatakan hal itu saat Penyampaian Catatan Akhir Tahun Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/12) kemarin.

"Ketika akan diselesaikan, persoalan tersebut menjadi sulit karena salah satunya ada oknum aparat penegak yang membekingi," kata Mahfud, dilansir Antara. 

"Seharusnya persoalan tersebut sederhana untuk diselesaikan. Namun, kenyataannya menjadi rumit untuk diselesaikan, apalagi bila melibatkan pejabat negara," ucapnya.

Ia juga menyebut, pihak TNI dan Polri juga serius terkait oknum anggotanya yang diduga bermain beking-bekingan soal mafia tambang ini. 

Baca Juga: Mahfud MD soal Aparat Diduga Bekingi Tambang: Kenapa Kita Berpura-pura? Akui Saja