Pengamat Nilai PKS Bisa Batal Koalisi dengan NasDem-Demokrat karena Kepentingannya Sulit Diakomodir

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dinilai bisa batal berkoalisi dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Demokrat karena kepentingannya yang sulit diakomodir.

Demikian hal itu disampaikan oleh Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi.

Baca Juga: Isu Jatah Menteri PKS, Ketua DPP NasDem Curiga Ada yang Mau Coba Jegal Anies Baswedan

Sebagai gantinya, kata Pratama, PKS bukan tidak mungkin akan berkoalisi dengan partai lain salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Pratama, keputusan itu bisa diambil karena kepentingan PKS dinilai sulit diakomodir oleh dua calon mitra koalisinya, Partai NasDem dan Partai Demokrat.

Adapun kepentingan PKS tersebut yakni ingin agar mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau biasa disapa Aher menjadi pasangan untuk Anies Baswedan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

“Sementara Demokrat sejauh ini begitu menggebu-gebu ingin menyandingkan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ‘calon pengantin’ bagi Anies Baswedan,” kata Ari dikutip dari Kompas.com, Jumat (4/11/2022).

Baca Juga: Memasukkan AHY dan Aher, Demokrat dan PKS Cari Nama Lain Lagi di Bursa Cawapres untuk Anies

Namun di sisi lain, Ari memandang, Partai NasDem tidak bisa banyak membantu PKS yang ingin mengusung Aher guna mendampingi Anies Baswedan

Sebab, ada beberapa alasan yang menjadikan Aher sebagai calon wakil presiden atau Cawapres mendampingi Anies sulit diakomodir.

Pertama, Partai Demokrat diketahui memiliki kursi lebih banyak ketimbang PKS di parlemen. Kedua, dari segi elektabilitas, nama AHY jauh lebih tinggi popularitasnya daripada Aher.

“AHY memiliki elektabilitas yang jauh lebih ‘perkasa’ ketimbang Ahmad Heryawan,” ujar Pratama.

Baca Juga: PKS Tolak Usulan Nasdem Deklarasi Capres-Cawapres 10 November: Belum Ada Kesepakatan

Sementara itu, Ari tak melihat bahwa PDI Perjuangan atau PDIP tertarik untuk bergabung bersama koalisi partai Gerindra dan PKB.

Ia menduga partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika berkoalisi dengan Gerindra dan PKB.

Menurut Pratama, PDIP bisa kesulitan mengajukan kadernya untuk mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 jika bersatu dengan Partai Gerindra dan PKB.

“Capres adalah kavling Gerindra dengan Prabowo, serta cawapres adalah jatah PKB dengan Cak Imin,” kata Ari.

“Justru, PDIP akan punya daya tawar lemah jika masuk dalam koalisi tersebut."

Baca Juga: Demokrat Tegaskan Belum Ada Nama Capres-Cawapres yang Disepakati dengan Nasdem dan PKS