Mahfud MD Klaim Mayoritas Masyarakat Siap Beralih ke TV Digital: Yang Belum Siap, Datang ke Posko

JAKARTA, KOMPAS.TV -  Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut mayoritas masyarakat sudah siap migrasi siaran TV analog ke TV digital atau analog switch off (ASO).

Terlebih kata dia, pihaknya sudah membentuk posko-posko terkait migrasi ke TV digital. Sehingga, menurutnya tidak ada alasan untuk tak siap dengan penghentian siaran analog.

"Ini jangan dikatakan ini tak siap. 98 persen masyarakat sudah siap (mengganti ke TV digital)," kata Mahfud seperti dikutip dari Antara, Jumat (4/11/2022).

"Sudah dibentuk posko-posko, siapa yang belum siap datang ke posko nanti dibantu, yang (belum siap) dua persen dari Jabodetabek, dan 209 kabupaten/kota lainnya. Jadi kita sudah siap semua."

Dia pun menegaskan, ASO bukanlah kebijakan baru. Aturan soal ASO sudah dibuat jauh sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

"Ini bukan kebijakan baru, kan putusan MK berlaku ke depan. Tidak bisa berlaku surut. Nah, ini sudah berlaku sebelum ada putusan MK," jelasnya.

Lebih jauh, Mahfud mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan dan siap bila ada pihak-pihak yang melayangkan tuntutan terkait hal tersebut.

Seperti diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo resmi menghentikan siaran TV analog menjadi TV digital pada Rabu, 2 November 2022 tepat pukul 24.00 WIB. 

Per tanggal itu, terdapat 230 kabupaten dan kota yang sudah migrasi ke siaran digital.

Baca Juga: Ditegur Mahfud, 7 Channel TV Akhirnya Hentikan Siaran Analog, Mayoritas Punya MNC Group

Adapun diantaranya, wilayah di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi); Kota Dumai; Kabupaten Bengkalis.

Kemudian Kabupaten Meranti; Kabupaten Timor Tengah Utara; Kabupaten Malaka; Kabupaten Belu; Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

Kendati demikian, migrasi ke TV digital membuat Konglomerat Hary Tanoesoedibjo (HT) pemilik MNC Group melayangkan surat terbuka kepada pemerintah.

Dia memprotes terkait pemadaman siaran TV analog dan menyebut ada ancaman dari Menko Polhukam Mahfud MD. 

"Dengan mengingat adanya permintaan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Bapak Mahfud MD yang meminta untuk dilakukan Analog Switch Off yang seharusnya berlaku Nasional, tetapi pada kenyataannya hanya terbatas di wilayah Jabodetabek, maka kami akan melaksanakan permintaan tersebut pada hari ini, Kamis, 3 November 2022 jam 24.00 WIB," tulis pengusaha yang akrab disapa HT ini dalam akun instagram pribadinya, Kamis (3/11). 

HT mengatakan, pihaknya belum menerima surat tertulis terkait dengan pencabutan izin siaran analog di wilayah Jabodetabek untuk mendukung progam Analog Switch Off. Sehingga menurutnya, secara hukum tidak ada kewajiban MNC Group untuk melaksanakan Analog Switch Off. 

HT pun akan mengajukan gugatan perdata terhadap pemerintah, atas kebijakan tersebut. 

"Meskipun kami tetap tunduk dan taat atas permintaan dari Menkopolhukam Bapak Mahfud MD tetapi demi untuk kepastian hukum dan kepentingan masyarakat luas, kami akan mengajukan tuntutan secara perdata dan/atau pidana sesuai hukum yang berlaku," tegasnya. 

Baca Juga: Surat Terbuka Bos MNC Group Hary Tanoe, Protes Siaran TV Digital dan akan Gugat ke Pengadilan