Kompas TV nasional sosial

Pj Gubernur DKI Dipanggil Presiden Jokowi ke Istana, Bahas Pengembangan dan Penataan Angkutan Massal

Kompas.tv - 3 November 2022, 04:45 WIB
pj-gubernur-dki-dipanggil-presiden-jokowi-ke-istana-bahas-pengembangan-dan-penataan-angkutan-massal
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dipanggil Presiden Joko Widodo untuk mengikuti rapat terbatas (Ratas) terkait pengembangan dan penataan angkutan massal perkotaan di Istana Merdeka, Rabu (2/11/2022). (Sumber: Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)
Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Vyara Lestari

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membahas pengembangan dan penataan angkutan massal perkotaan di Istana Merdeka. 

Selain menteri, Presiden Jokowi juga memanggil Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. 

Heru menjelaskan, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Presiden Jokowi menekankan pengintensifan angkutan massal perkotaan menjadi salah satu keharusan. 

Presiden Jokowi juga menilai DKI Jakarta paling representatif untuk digunakan sebagai contoh angkutan massal bagi kota-kota lain di tanah air.

Baca Juga: Heru Ganti Dirut MRT Jakarta yang Baru 3 Bulan Menjabat, Ini Alasannya

"Sesuai arahan Pak Presiden, kami akan mengupayakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada, sekaligus merencanakan dan membangun angkutan massal," ujar Heru dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/11/2022).

Di kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait perkembangan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta. 

Menhub Budi menjelaskan, investor dalam pembangunan MRT tidak hanya dari Jepang, tetapi juga dari Korea dan Inggris yang akan ikut masuk sebagai konsorsium.

"Kami rencanakan pada saat G20, ada signing antara pihak Indonesia, Kemenhub dan DKI dan pihak Jepang, Korea, dan Inggris," ujar Menhub Budi.

Baca Juga: Mari Kenali Perbedaan dari LRT, MRT, dan KRL

Presiden juga meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan feeder atau angkutan pengumpan bagi moda transportasi massal perkotaan yang dibangun oleh pemerintah pusat sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses transportasi publik.

Menhub mencontohkan, untuk LRT Jabodebek, Pemda Bekasi, Pemda Bogor, dan Pemda DKI Jakarta berkewajiban untuk meneruskan feeder, baik itu berupa bus atau angkutan lainnya.

"Tadi sudah disepakati bahwa pemda, baik Pemda Jakarta maupun Pemda Sumsel akan mendukung adanya feeder, titik-titik perjumpaan yang namanya stasiun," ujar Menhub Budi. 


 



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x