Cak Imin: Redistribusi Lahan yang Dirintis Jokowi Terlalu Lamban, Tidak Sekadar Sertifikasi

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melalui pidatonya mengatakan bahwa redistribusi atau pembagian lahan yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terlalu lamban.

"Redistribusi lahan yang mulai dirintis Pak Jokowi saya kira terlalu lamban, harus digenjot lagi, harus lebih efektif lagi. Tidak sekadar sertifikasi, tetapi lebih jauh dari itu," kata Cak Imin di Fisipol Leadership Forum 2 Visioning Indonesia Road to 2024, di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (28/9/2022).

Pernyataan itu ia sampaikan ketika menyinggung tentang kemandirian pangan Indonesia dalam menghadapi krisis pascapandemi Covid-19 yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) itu mengaku telah mengumpulkan ahli pangan dan mendapati bahwa ketersediaan pangan Indonesia masih cukup untuk dua tahun mendatang.

"Untuk satu tahun kedepan insyaallah aman, tapi dua tahun ke depan tidak ada yang bisa menjawab," ungkapnya.

Menurut Cak Imin, pertanian memberikan kontribusi positif ketika terjadi krisis. Di sisi lain, ia mengatakan, generasi muda Indonesia tidak bercita-cita menjadi petani.

"Pertanian itu tidak memberikan harapan dan kemakmuran bagi petani," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, redistribusi lahan harus dilakukan secara revolusioner.

Baca Juga: Gerindra Sebut Cak Imin Paling Berpotensi Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024

"Redistribusi lahan secara revolusioner harus kita lakukan. Pak Jokowi sudah memulai, tapi harus ada langkah-langkah (lanjutan -red)," tuturnya.

Sebab, lanjut dia, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, mestinya bumi, air dan kekayaan yang terkandung di Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Akan tetapi saat ini, hanya satu persen penduduk Indonesia yang menguasai lebih dari 50 persen tanah di Indonesia.

"Nanti datanya bisa kita cek, satu persen penduduk Indonesia menguasai lebih dari 50 persen tanah di tanah air kita. Ini yang harus menjadi pekerjaan rumah," dia menjelaskan.

Menurut dia, Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto mestinya berpijak pada redistribusi lahan, terutama bagi petani.

"Harusnya menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang) harusnya di situ, pijakan bekerjanya itu di situ, redistribusi aset, sehingga petani punya aset untuk berproduksi sekaligus petani memiliki modal untuk menjadi kekuatan ekonomi," ujarnya.

"Karena itu tidak ada, hampir tidak ada masa depan," imbuhnya.

Soal kemandirian pangan, ungkap Cak Imin, petani Indonesia juga masih tidak berdaya karena keterbatasan-keterbatasan ongkos produksi yang membutuhkan subsidi.

"Hari ini saya tidak pernah berhenti didatangi petani, ditangisin, karena pupuk yang langka," kata dia.

Baca Juga: Cak Imin Siap Jadi Cawapres Puan, Prabowo: Kita Sudah Ada Kesepakatan

Menurut dia, subsidi pupuk tetap dibutuhkan karena ketidakberdayaan itu. 

"Masalahnya adalah harus ada reformasi atau lebih kencang lagi revolusi penatalaksanaan dari distribusi pupuk subsidi," katanya.

Kemudian, ia juga menilai bahwa petani harus didorong untuk menggunakan manajemen baru di dalam proses produksi. 

Cak Imin menuturkan, kolaborasi antarpetani serta mekanisme pasar perlu didukung oleh pemerintah. 

"Kalau tidak ada pemerintah di mekanisme pasarnya, pasti tidak berdaya, tengkulak yang berkuasa," jelas dia.

"Misalnya aset tanahnya menjadi sebuah kolaborasi antarpetani, contohnya," lanjut dia.

Menurut Cak Imin, cara-cara tersebut perlu dilakukan agar swasembada pangan di Indonesia terjaga dengan baik dalam menghadapi ancaman krisis pangan global.