Kompolnas: Posisi Ferdy Sambo Superbody, Banyak Polisi Ketakutan hingga Langgar Kode Etik

"Sehingga ini memang ada kaitan-kaitan senior-junior di Polri yang menurut saya ini problem yang saya sebut sebagai problem kultural, yang menurut saya harus diperbaiki," ujarnya.

Menurutnya, sidang dewan etik akan mempertimbangkan level hukuman pelanggaran kode etik yang telah diatur di Perpol No, 7 Tahun 2022 kepada para anggota polisi yang terlibat kasus obstruction of justice atau perbuatan menghalang-halangi proses hukum terkait kasus pembunuhan Brigadir J di Duren Tiga.

Selain PTDH, ia juga mengatakan adanya sanksi berupa demosi (pemindahan jabatan), penundaan pangkat, atau penundaan sekolah bagi anggota Polri yang melanggar kode etik. 

"Saya kira dewan etik akan mempertimbangkan juga hal ini," jelasnya.

Baca Juga: Selain Kompol Baiquni Wibowo&Kompol Chuk Putranto, Siapa Lagi Susul Sambo yang Dipecat dari Polri?

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan oleh KOMPAS.TV, AKP Irfan Widyanto masuk daftar anggota polisi yang diduga turut melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Sidang Komisi Kode Etik Polri telah menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap tiga anggota polisi. Selain Irjen Ferdy Sambo, ada Kompol Chuck Putranto dan Kompol Baiquni Wibowo yang telah menjalani sidang etik.

Keduanya berperan dalam menyimpan dan merusak CCTV di pos pengamanan depan rumah dinas Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Dua anggota Polri itu dikenai sanksi etika pelanggar perbuatan tercela dan sanksi administrasi, namun Chuck Putranto mengajukan banding.

Sambo, Chuck, dan Baiquni merupakan tiga dari tujuh tersangka obstruction of justice terkait kasus pembunuhan Brigadir J.

Empat tersangka lainnya dijadwalkan akan menjalani sidang kode etik mulai Selasa (6/9/2022) besok.

"(Sidang etik) diundur. Senin (5/9) kami ada rapat dulu, cooling down sambil menyempurnakan tambahan-tambahan berkas. Nanti Selasa (6/9) kami mulai sidang lagi," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (4/9), dikutip dari Antara.

"Karowaprov terus kerja maraton moga-moga diberikan kesehatan sehingga sampai 30 hari ke depan kami bisa (laksanakan sidang etik) semua yang terlibat terkait menyangkut masalah pelanggaran kode etik klaster obstruction of justice," tambah Dedi.