Kompas TV nasional politik

Benny Harman Singgung Peran Presiden Jokowi dalam Penuntasan Kasus Pembunuhan Brigadir J

Kompas.tv - 25 Agustus 2022, 04:45 WIB
benny-harman-singgung-peran-presiden-jokowi-dalam-penuntasan-kasus-pembunuhan-brigadir-j
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Benny K Harman batal meminta penonaktifan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)
Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Vyara Lestari

Sebelumnya, dalam RDP Komisi III DPR, beberapa anggota juga menyatakan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang ikut andil memberi dorongan kepada Kapolri agar kasus kematian Brigadir J diungkap secara transparan.

Seperti anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto. Ia menilai, perhatian yang diberikan Presiden Jokowi adalah untuk mendukung Polri agar kasus pembunuhan Brigadir J dapat diungkap dengan jelas.

Baca Juga: Anggota Komisi III Nilai Ada Peran Presiden Jokowi pada Penuntasan Kasus Pembunuhan Brigadir J

"Jika penanganan ini tidak dilakukan dengan baik, maka ini akan berpotensi melahirkan damage bagi lembaga Polri," ujar Didik saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kapolri di DPR, Rabu (24/8/2022).

Pun begitu dengan anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi Sapto Pribowo. Ia menjelaskan, dalam catatannya, Presiden Jokowi bahkan sudah empat kali meminta Polri untuk mengungkap kasus secara terang benderang dan transparan.

Namun, menurut mantan Plt Wakil Ketua KPK ini, dorongan Presiden Jokowi tidak berjalan jika Kapolri tidak bertindak tegas.

"Kalau Pak Kapolri tidak tegas, tentu juga kasus ini tidak akan berjalan seperti semestinya," ujar Johan Budi. 

Baca Juga: Komisi III DPR Mengaku Dapat Info Motif Pembunuhan, Disebut Brigadir J Sempat Mengendap Keluar Kamar

Adapun RDP Kapolri dengan Komisi III DPR menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, Komisi III DPR mendukung secara penuh Kapolri dalam penanganan perkara tindak pidana dalam peristiwa Duren Tiga secara profesional, transparan dan akutanbel.

Kedua, Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem, reformasi kultural dan struktural di tubuh Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural dan akutanbel.


 




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x