Kasus Brigadir J Momentum Bangun Kepercayaan Polri, Pakar Sebut Ada Intrik Politik

“Ya pastilah. Di organisasi OSIS saja ada kok.”

Hermawan juga memastikan adanya penumpang gelap dalam program bersih-bersih tersebut.

“Iyalah, pasti ada. Kalau di anggota polisi dia pengin naik jabatan, dia pengin sekolah, pengin dapat job yang enak, segala macam, itu pasti.”

“Tapi, kalau dia bukan anggota polisi tapi berteman dekat seperti polisi, seperti pada kasus Sambo ini, ada Fahmy Alamsyah, yang menskenario, itu nggak punya kapasitas menjadi penasihat ahli, bagaimana dia bisa masuk ke situ? Hanya karena berteman dengan Sambo,” urainya.

Dalam dialog tersebut, Hermawan kembali menegaskan penjelasan tentang adanya prinsip diskresi dalam kepolisian, yakni setiap anggota polisi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara individual atas dirinya sendiri.

Seharusnya, kata dia, semua anggota mengetahui hal ini secara universal. Yang menjadi masalah, menurut dia adalah tidak jelasnya batas-batas kewenangan diskresi.

“Apakah ada diskresional, kewenangan diskresi untuk kelembagaan? Nggak bisa, nggak bisa. Kalau misalnya seorang pimpinan, manager, menggunakan kewenangan diskresi pribadinya pada institusinya, nggak  bisa. Ini yang terjadi.”

Baca Juga: Pengacara Tuding Ferdy Sambo Curi 4 Rekening hingga Laptop Brigadir J: Masih Ada Transaksi!

“Lalu, kenapa nggak bisa? Lha kalau disalahgunakan, misalnya kewenangan diskresi kan secara indiividual menembak atau tidak, itu nggak ada komandannya. Perintah komandan itu nggak ada,” lanjutnya.

Ia menambahkan, komandan dari polisi adalah hukum.

Selama ini, lanjut Hermawan, pengetahuan untuk menentukan batas-batas ini belum pernah ada.

“Jadi ke depan tugas polisi adalah mendidik, mulai dari yang paing bawah, sampai persiapan jenderal, memberikan llingkup batasan tentang diskresi ini.”