Kepala Otorita Sebut Luas Pengembangan IKN Capai 4 Kali Lebih Besar dari Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan wilayah pengembangan Ibu Kota Nusantara alias IKN luasnya mencapai 256.000 hektare.

Bambang menyebut dengan wilayah seluas itu, artinya sama saja empat kali lebih besar daripada Jakarta.

Baca Juga: Tak Hanya Jadi Penonton, Kepala Otorita IKN Dorong Masyarakat Lokal Ikut dalam Pembangunan

"Luas kawasan IKN sekitar 56.000 hektare dengan luas total pengembangan 256.000 hektare atau empat kali lebih besar dari Jakarta," ujar Bambang dalam paparannya yang disiarkan YouTube IKN Nusantara, Rabu (6/7/2022).

Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, luas wilayah DKI mencapai 662,33 kilometer persegi atau 66.233 hektare.

Bambang menjelaskan, dari 265.000 hektare total luas pengembangan IKN, sebanyak 65 persen akan dibiarkan sebagai hutan tropis.

Dengan demikian, Bambang mengklaim, hanya 25 persen saja dari total wilayah yang akan dibangun untuk IKN.

Baca Juga: Jokowi Sampaikan 6 Arahan untuk Polri, dari Penanganan Covid-19 hingga Pembangunan IKN

"Ini berarti Nusantara memiliki potensi sebagai carbon netral city karena hutan tropis akan berfungsi sebagai penarik emisi karbon atau carbon sink yang sangat besar," ujarnya.

"Itulah sebabnya kota ini memiliki branding sustainable forest City."

Lebih lanjut, Bambang menuturkan, dari 256.000 hektare total luas pengembangan kawasan IKN, sebanyak 6.600 hektare di antaranya adalah kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

Hingga 2024 mendatang, Bambang menambahkan, pemerintah akan fokus membangun kawasan pusat pemerintahan seluas 900 hektare.

Baca Juga: Instruksi Lengkap Jokowi Minta Polri Kawan IKN, G20 Hingga Pemilu 2024

"Di mana 900 hektare akan kami bangun hingga 2024," ujar Bambang.

Bambang mengungkapkan di area KIPP nanti akan dibangun Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, hingga kantor kementerian dan lembaga tinggi negara.

"Di area KIPP akan kami bangun Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, beberapa kantor kementerian, lembaga tinggi negara," ucap Bambang.

Selain itu, dia melanjutkan, turut dibangun pula berbagai plasa seperti Plasa Kebangsaan, fasilitas TNI-Polri, perumahan dan apartemen, fasilitas esensial penunjang lain seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga: Putin Tawarkan Jokowi Kerja Sama untuk IKN dan Pembangkit Nuklir

Selain itu, kata Bambang, turut dibangun juga tempat hiburan dengan tema yang sesuai dengan kondisi hijau dan ramah lingkungan di Kalimantan.

Namun, sebelum membangun semua infrastruktur tersebut, Bambang mengungkapkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres).

Keppres tersebut mengatur tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara pada 2024 mendatang. Keppres tersebut akan diterbitkan pada semester I 2024.

"Presiden akan keluarkan keppres, keputusan presiden pada semester pertama 2024 utuk pindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara," ujar Bambang.

"Dan pada saat itulah ibu kota akan berpindah dari Jakarta ke Nusantara."

Bambang mengklaim saat ini intensitas pembangunan di wilayah IKN semakin meningkat.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga melakukan perbaikan kondisi lahan hijau di sekitar IKN.

"Saat ini intensitas pembangunan di wilayah IKN juga sudah semakin meningkat," tutur Bambang.

"Hal itu ditandai dengan pematangan lahan, pembangunan jalan akses logistik, intake air minum hingga persemaian pohon untuk mengembalikan kejayaan hutan tropis Indonesia."