Mengapa Lembaga Sedekah ACT Dikaitkan dengan Terorisme?

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan dugaan penyelewengan dana lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk transaksi berkaitan aktivitas terlarang pada Densus 88 dan Badan Nasional penanggulangan Terorisme (BNPT).

Hal itu dikonfirmasi Kepala PPATK Ivan Yustinavandana.

"Kami sudah proses sejak lama dan sudah ada hasil analisis yang kami sampaikan kepada aparat penegak hukum," kata Ivan pada Kompas.com pada Senin (4/6/2022).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, dugaan kasus tersebut masuk dalam proses penyelidikan yang ditangani langsung oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Info dari Bareskrim masih proses penyelidikan dulu," katanya.

Terlepas dari itu, Dina Sulaeman, pengamat Timur Tengah dan analis geopolitik membagikan analisanya terkait dugaan penyaluran donasi ACT pada pemberontak di Suriah.

"Sejak awal konflik Suriah, ACT sudah aktif menggalang donasi. Masalahnya, mereka menebar narasi yang sejalan dengan para 'mujahidin' alias Al Qaida, ISIS, dll, yaitu rezim jahat Assad (Presiden Suriah-red) membantai rakyatnya sendiri. Dalam penggalangan donasi, mereka pakai bendera pemberontak," kata Dina via Twitter.

Diketahui bendera resmi Suriah berwarna merah putih hitam dengan dua bintang pada warna putih. Adapun bendera yang digunakan dalam galang dana ACT adalah hijau putih hitam dengan tiga bintang pada warna putih, bendera yang digunakan pemberontak di negara itu.

"Penjelasan Duta Besar Indonesia untuk Suriah sudah sangat jelas, konflik di Suriah itu pemerintah yang sah vs Al Qaeda dan afiliasinya. Kalau ACT pro pemberontak, artinya, berlawanan dengan Kebijakan Luar Negeri RI," kata Dina.

Baca Juga: ACT Tegaskan Laporan Keuangannya Lolos Pemeriksaan Audit, Tempo Sebut Ada Rekayasa

Ia lantas menjelaskan aliran donasi ke Ghouta beserta situasi konflik ketika itu.

"Tahun 2018, ACT menggalang donasi untuk Ghouta. Kata ACT: warga di sana 'berdarah-darah.' Padahal, yang terjadi; Ghouta timur dikuasai teroris afiliasi Al Qaeda dan menyandera warga. Militer Suriah melancarkan operasi pembebasan Ghouta," kata Dina.

"Tidak mungkin masuk Ghouta kalau ACT tidak ada izin resmi karena dari perbatasan Turki ke Ghouta sudah dikuasai lagi oleh Damaskus (tidak lagi diduduki Al Qaeda dkk). ACT mengklaim, bantuan untuk Ghouta tetap sampai, meski tak izin Damaskus," ujarnya.

Dengan kata lain, kata dia, penyaluran donasi yang dilakukan ACT ketika itu berlangsung secara ilegal.

Adapun terakhir Dina membagikan sebuah video di Youtube yang menyangkal ungkapan ACT terkait "warga menderita jadi korban rezim."

Baca Juga: Ini Jumlah Donasi ke Lembaga Sedekah ACT dan Nominal yang Disalurkan Periode 2005-2020

Tanggapan ACT

Presiden ACT Ibnu Khajar membantah lembaganya terlibat pendanaan aktivitas terorisme.

"Pertama, tentang ada dugaan teroris. Ini yg ingin kami sampaikan sebenarnya. Dana yg disebut dana teroris itu yg mana?" tanya Ibnu dalam konferensi pers di Menara 165, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022).

Ia mengatakan ACT tidak pernah berurusan dengan teroris, misalnya ISIS di Suriah.

"Apakah ACT melakukan bantuan ke ISIS? Kami sampaikan kemanusiaan itu nggak boleh menanyakan tentang siapa yang dibantu," ujarnya menerangkan.

Ibnu menambahkan, pihaknya tidak pernah membedakan latar belakang para penerima dalam memberikan bantuan.

"Kami enggak pernah bertanya mereka tuh Syiah atau ISIS, itu nggak penting," ujarnya menegaskan. "Prinsip kemanusiaan tuh begitu."