Pengamat Lingkar Madani: Hasil Survei Litbang Kompas Bungkam Lanjutkan Jokowi di 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai hasil Survei Litbang Kompas telah mematahkan dan membungkam dukungan terhadap narasi ‘lanjutkan’ kepada Presiden Jokowi.

Bagaimana tidak, dalam dua kali survei di tahun yang sama tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin turun.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada periode Mei-Juni 2022, tingkat kepuasan publik untuk Jokowi-Ma’ruf bahkan turun 6,8 persen.

“Hasil survei litbang Kompas ini tentu membungkam dukungan-dukungan terhadap Pak Jokowi. Mereka harus pahami hasil survei ini, mereka tidak bisa lagi memaksakan atau menggaungkan dukungan. Tidak relevan dengan kenyataan di publik,” ucap Ray Rangkuti.

Baca Juga: Kepuasan Publik Turun, Nasdem Ingatkan Jokowi-Ma’ruf Serius Memeras Otak, Kerja Lebih Keras

Di samping itu, Ray meminta Presiden Jokowi menjadikan hasil survei Litbang Kompas sebagai dasar menertibkan menteri hingga orang di lingkaran istana untuk tidak genit memainkan narasi lanjutkan.

“Presiden Jokowi harus memastikan tidak ada menteri atau orang-orang di lingkaran istana memainkan isu 3 periode, itu tidak relevan dengan kepuasan publik yang turun drastis dan sulit untuk dipulihkan,” ucap Ray.

“Saya pikir, ini juga tidak boleh lagi dijadikan candaan oleh Pak Jokowi. Respons terakhir Pak Jokowi di acara kartu prakerja kan menganggap seperti candaan saat mendapat dukungan. Pak Jokowi harus tegas, jangan lain di bibir lain di tindakan, ini bukan mainan.”

Dalam dua pekan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berturut-turut mendapat sinyal dukungan untuk 2024.

Baca Juga: Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma’ruf Turun, Demokrat: Ini Kode Keras Rakyat kepada Pemerintah

Tepatnya, pada acara HIPMI dan Program Kartu Prakerja. Tidak tanggung-tanggung, dukungan disampaikan mulai dari siap ikuti petunjuk Jokowi di 2024 hingga seruan lanjutkan seumur hidup.

Pernyataan yang disampaikan, memang tidak gamblang tiga periode masa jabatan presiden atau perpanjangan masa jabatan.

Tapi, itu ditangkap Presiden Jokowi berkaitan dengan 2024. Presiden Jokowi pun respons dengan imbauan hati-hati, karena saat ini tahun politik.

“Tadi banyak yang menyampaikan 'lanjutkan', 'lanjutkan', hati-hati ini tahun politik. Bapak Ibu yang menyampaikan 'lanjutkan', 'lanjutkan', saya yang didemo,” ucap Presiden Jokowi dalam sambutannya pada perayaan 50 tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 2022, Jumat (10/6/2022).

Baca Juga: Kepuasan Publik ke Jokowi-Ma’ruf Turun 6 Persen, Demokrat Ungkap Ada Dugaan Penurunan Double Digit

“Kan kejadiannya sudah terjadi, pertama menyampaikan Pak mantan Ketua HIPMI, Pak Menteri Investasi, karena alasan ini-ini, 'lanjutkan', besoknya, enggak ada sehari saya didemo besar-besaran. Loh yang ngomong bukan saya yang didemo saya, demo dong Pak Bahlil.”

Belajar dari dukungan yang diterima sebelumnya, Presiden Jokowi seolah merasa tidak menerima manfaat dan hanya menerima getahnya.

Sehingga harus berkali-kali memberi respons tegak lurus pada konstitusi dan menerima nasib didemonstrasi.

Misal saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta perpanjangan jabatan presiden atas dasar suara pengusaha.

Dilanjut dengan usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hingga pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal big data.

Baca Juga: Pengamat soal Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma’ruf Turun: Itu Mengonfirmasi Kepercayaan Rakyat

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.id, angka kepuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amien terus menurun berdasarkan hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2022.

Dari survei yang dilakukan periode 26 Mei-4 Juni, hasilnya tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Amien turun sebesar 6,8 persen jika dibandingkan dengan hasil survei pada Januari 2022 lalu.

Di samping itu, survei juga mencatat penurunan kepuasaan dalam bidang ekonomi dan penegakan hukum. Masing-masing mengalami penurunan 14,3 persen dan 8,4 persen.

Sementara dua spek lainnya yaitu Politik dan Keamanan (Polkam) turun 4,5 persen serta kesejahteraan sosial turun 4,9 persen.

Di bidang ekonomi ketidakpuasan tertinggi terkait kinerja pemerintah mengendalikan harga barang dan jasa yang angkanya mencapai 64,5 persen.

Baca Juga: Pengamat soal Kepuasan Publik Terhadap Jokowi-Ma’ruf Anjlok 6,8 Persen: Akan Sulit untuk Memulihkan

Ketidakpuasaan tertinggi kedua adalah soal penyediaan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran sebesar 54,2 persen.

Kemudian di bidang penegakan hukum, ketidakpuasan tertinggi adalah dalam hal pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum (44,7 persen) serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (43,2persen).