Bertemu Pimpinan KPU, Presiden Jokowi Beri 6 Arahan Ini untuk Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan enam arahan terkait dengan rencana penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Enam arahan tersebut disampaikannya saat bertemu dengan sejumlah pimpinan (komisioner) Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka, Jakarta.

Demikian Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam keterangannya usai bertemu dengan Presiden Jokowi, sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (30/5/2022)

Hasyim mengatakan, arahan pertama Presiden adalah dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang dijadwalkan Rabu, 14 Februari 2024 untuk pemungutan suara.

“Jadi, Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler 5 tahunannya,” ucap Hasyim.

Kedua, lanjut Hasyim, Presiden memerintahkan sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU.

Baca Juga: Keluarga Ridwan Kamil Berterima Kasih Presiden Jokowi Beri Atensi: Membesarkan Hati Kami

Para Menteri atau pejabat setingkat Menteri yang terkait itu antara lain; Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.

“Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran dan personel serta logistik pemilu,” katanya.

Hasyim melanjutkan, yang ketiga, Presiden Jokowi berpesan kepada seluruh jajaran KPU, baik KPU Pusat, provinsi, kabupaten/kota, agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu.

Misalnya, meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola pemilu di lingkungan KPU.

Keempat, masih kata Hasyim, Presiden juga mengingatkan KPU untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu karena penyelenggaraan pemilu itu politis.

Terkait pesannya itu, Presiden Jokowi menekankan kepada KPU agar jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali.

Contoh misalnya tentang pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, pemungutan suara sampai rekapitulasi, dan penetapan hasil pemilu secara nasional.

Kemudian kelima, sambung Hasyim, terkait kampanye.

Dalam hal ini, Presiden dan KPU berpandangan agar sebisa mungkin kampanye dipersingkat lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat.

Baca Juga: PDIP Bantah Ada Keretakan Hubungan Jokowi-Megawati

“Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi pada pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," ungkap Hasyim.

Point yang keenam, Hasyim mengatakan, Presiden Jokowi mengerahkan seluruh aparat negara guna mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke tempat pemungutan suara (TPS).

Terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Selain itu, Presiden Jokowi juga berharap agar logistik pada pemilu adalah produk dalam negeri.

“Beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut 'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat' juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia,” kata Hasyim, menjelaskan.